Mahfud Md: Kepercayaan Publik kepada Polri Turun Drastis karena Sambo, tapi Kini Naik Lagi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengapresiasi institusi Polri. Dia menyebut, pada awal 2022, Polri memberikan kontribusi terbesar mengenai kepercayaan publik terhadap pemerintah.

"Kita mungkin perlu juga memberi apresiasi kepada Polri yang pada awal tahun 2022 itu memberi kontribusi terbesar bagi kepercayaan publik terhadap pemerintah karena keamanan," kata Mahfud dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda di SICC, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1).

Mahfud mengatakan, pada 2022 kepercayaan publik kepada pemerintah di angka 76 persen. Namun, Polri sudah melebihi angka itu yaitu sebesar 87 persen.

"Kalau rata-rata kepercayaan publik itu 76 kepada pemerintah. Waktu itu Polri sudah 87 kalau tidak salah. Di atas rata-rata kepercayaan publik sehingga 76-nya itu banyak yang di bawah sektor-sektor lain," tuturnya.

Meski begitu, kata Mahfud, pada Juli 2022 angka kepercayaan publik kepada Polri turun drastis karena kasus Ferdy Sambo. Tetapi, saat ini angka itu sudah membaik.

"Tetapi pada bulan Juli turun drastis ketika terjadi peristiwa Ferdy Sambo. Agustus, September mulai naik lagi dan sampai sekarang mulai naik lagi tapi belum mencapai optimal yang pernah dicapai. Oleh sebab itu, kita harus jaga ini ke depan," kata Mahfud.

Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) sebelumnya merilis hasil surveinya pada 2 sampai 14 Desember 2022, terkait tingkat kepercayaan Polri.

Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan mengatakan, kepercayaan publik terhadap Polri Naik 71,4 persen. Adapun hal ini lantaran, dianggap berhasil menangani kasus pembunuhan berencana Brigadi J alias Nofriansyah Yoshua Hutabat.

"Angka ini terus menguat bila dibanding hasil survei sebelumnya pada bulan Agustus 2022 yang hanya 56,3 persen," kata Edi melalui keterangan tertulisnya, Minggu, (18/12/2022).

Tak hanya berhasil membawa mantan Kadiv Propram Polri Ferdy Sambo ke meja hijau, kasus pengungkapan kasus peredaran narkoba yang menyeret nama mantan Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) Irjen Teddy Minahasa yang katanya banyak diapresiasi publik.

"Instruksi Kapolri dalam pengoperasian tilang elektronik dan penghentian tilang manual di seluruh Indonesia juga ikut andil meningkatkan kepercayaan publik," kata Edy.

Selain itu, sinergi Polri dan TNI dalam pengamanan kegiatan internasional G20 di Bali ikut menyumbang kenaikan kepercayaan masyarakat hingga mencapai 71,4 persen.

Muhammad Genantan Saputra/Merdeka.com