Prabowo Ajak Jokowi ke Ruang Kerjanya di Kantor Kemenhan, Apa yang Dibahas?

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengajak Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke ruang kerjanya di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Jakarta, Rabu (18/1/2023).

Hal ini dilakukan Prabowo usai Jokowi memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan Tahun 2023. Prabowo dan Jokowi berbincang-bincang di ruang kerja Menhan.

"Setelah pengarahan, Presiden dan Menhan menuju mobil rantis melewati ruang kerja Menhan. Pak Menhan mengajak Presiden untuk meninjau ruangannya dan berbincang-bincang," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin kepada wartawan, Rabu (18/1/2023).

Namun, Bey tak mengungkap apa yang diperbincangkan Jokowi dan Prabowo. Dia mengatakan Jokowi dan Prabowo menuju mobil kendaraan operasional satuan yang dijuluki "Maung", usai berbincang-bincang.

"Dari ruangan ini, Presiden dan Menhan berjalan bersama menuju mobil rantis," ujarnya.

Jokowi pun menjajal mobil rantis tersebut, dengan disopiri Prabowo. Dalam mobil yang dikendarai langsung oleh Prabowo, Jokowi meninjau pameran alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang merupakan bagian dari rangkaian acara rapat pimpinan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan pengarahan dalam Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Tahun 2023 di Kantor Kementerian Pertahanan, Rabu (18/1/2023). Jokowi meminta Kemenhan menjadi orkestrator informasi intelijen di Indonesia.

"Tadi di dalam saya menyampaikan pentingnya Kemenhan menjadi orkestrator bagi informasi-informasi intelijen di semua lini yang kita miliki," kata Jokowi usai menghadiri Rapim di Kantor Kemenhan Jakarta, Rabu (18/1/2023).

Dia menyampaikan bahwa saat ini informasi intelijen yang didapat pemerintah berasal dari beberapa lembaga. Mulai dari, Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, Polri, hingga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Jokowi menyampaikan semua informasi intelijen tersebut harus diokestrasi agar menjadi informasi yang solid. Dengan begitu, pemerintah akan dapat membuat kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Kita kan memiliki ada informasi intelijen BIN, informasi intelejen di TNI, di Polri, di BSSN, semuannya itu harus diorkestrasi sehingga menjadi sebuah informasi yang solid," jelasnya.

"Yang informasi itu diberikan ke kita untuk membangun sebuah policy kebijakan. Itu saja kira-kira kesimpulannya (dari Rapim)," sambung Jokowi.