Cak Imin Akui Tunggu Deklarasi PDIP Sebelum Umumkan Capres Koalisi PKB-Gerindra

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengakui, deklarasi calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung koalisi PKB-Gerindra masih menunggu capres PDI Perjuangan.

Meski demikian, apabila nanti PDIP mengumumkan di detik terakhir atau last minute, maka ia menyatakan PKB akan lebih cepat.

"Salah satu pertimbangan (PDIP). Tapi saya berharap lebih cepat," ujar Cak Imin pada wartawan, dikutip Kamis (19/1/2023).

Saat ini, kata Cak Imin, koalisi Gerindra-PKB akan meresmikan Sekretariat Bersama pada 23 Januari mendatang. 

Usai peresmian Sekber, barulah ia memulai safari politik ke parpol lain untuk mengajak bergabung dengan koalisi.

"Setelah pembukaaan posko nanti kita akan bersafari bertemu dengan partai-partai yang akan kita ajak bergabung," ujarnya.

Wakil ketua DPR RI ini menyebut Deklarasi baru akan dilakukan usai safari politik. Sebab, pihaknya bersama Geridnra harus melakukan perhitungan siapa saja saingan di Pilpres 2024.

"Tentu menunggu komunikasi dengan partai-partai lain, sekaligus menghitung potensi kompetitor lawan-lawan yang ada," pungkas dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, sudah membulatkan keyakinan untuk mengusung kader internal partai untuk calon presiden 2024. Hal itu dikatakan saat menyampaikan pidato politik saat HUT ke-50 PDI Perjuangan.

"Ini kan yang ditunggu-tunggu, yang bakal diumumkan ibu siapa (capresnya). Nah baru pada tepuk tangan. Ya nanti dulu, memang kalau kalian tepuk tangan, saya bakal tergiur mengumumkan," kata Megawati di di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa (10/1/2023).

Megawati menegaskan, keputusan calon presiden yang bakal diusung PDIP merupakan hak prerogatif dirinya selaku ketua umum. Menurut dia, hal itu sudah sesuai mandat partai yang disampaikan saat kongres partai.

"Kan saya ketua umum terpilih di kongres partai. Sebagai institusi tertinggi partai, maka oleh kongres partai diberikanlah hak prerogatif untuk menentukan, siapa yang akan dicalonkan," ujar Megawati.