PPP: KIB, KIR, dan KP Belum Fix, Bisa Ada Partai Keluar Koalisi

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, koalisi yang terbentuk saat ini masih bersifat dinamis.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 05 Feb 2023, 17:41 WIB
Diterbitkan 05 Feb 2023, 17:41 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani (Liputan6.com/Delvira Hutabarat)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Koalisi Indonesia Raya (KIR), hingga Koalisi Perubahan (KP) belum pasti akan betul-betul bergabung hingga Pilpres 2024. Dia menilai komposisi dari ketiga koalisi tersebut bisa saja akan berubah.

"Jadi itu yang harus dilihat, maka baik KIB, KIR, KP, itu adalah koalisi-koalisi yang harus kita pandang itu koalisi yang apa belum fix," kata Arsul Sani kepada wartawan di Jakarta, Minggu (5/2/2023).

Menurut dia, koalisi yang terbentuk saat ini masih bersifat dinamis. Artinya, masih ada kemungkinan partai politik akan keluar dari koalisi dan bergabung ke koalisi lain.

"Artinya di koalisi itu bisa tetap, kemudian bertambah, bisa juga kemudian berubah. Dalam arti ada yang kemudian keluar, dan masuk ke koalisi yang lain," jelas dia.

"Atau bahkan ada juga nanti koalisi yang bisa saja kemudian terhenti karena misalnya tidak mencukupi untuk bisa mengusung pasangan calon karena kurang dari 20 persen," sambung Arsul.

Adapun PPP saat ini bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu bersama dengan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN). Hingga kini, KIB sendiri belum mengumumkan sosok calon presiden yang akan diusung di Pilpres 2024.

Arsul menjelaskan, KIB tidak mau terburu-buru mengumumkan calon presiden 2024 sebab pendaftaran capres masih lama. Selain itu, KIB melihat ada sisi negatif apabila terlalu awal mendeklarasikan calon presiden.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Sisi Negatif Capres Terlalu Awal

PERTEMUAN PKS DAN NASDEM
Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya dan Fauzi Amro beserta Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman (tengah), Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi, dan Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf memberikan keterangan sebelum pertemuan tertutup di NasDem Tower, Jakarta, Jumat (3/2/2023). Pertemuan tersebut membahas langkah-langkah strategis sesama anggota koalisi perubahan. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Hal ini, kata dia, bisa dilihat usai Partai Nasdem mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024.

"Kan kita juga menyaksikan misalnya begitu Mas Anies dideklarasikan menjadi capres kan kemudian ruang tembaknya jadi bermunculan. Itu menjadi salah satu saya kira sisi negatif kalau capres terlalu awal diumumkan," tutur Arsul.

Dia menyampaikan bahwa KIB ingin menentukan platform yang tepat terlebih dahulu untuk Pemilu 2024. Setelah itu, barulah dicari sosok yang tepat untuk diusung pada Pilpres 2024.

"Cocok dengan platform, diusung oleh KIB itu. Untuk pilpres dan tentu pemerintahan yang akan datang kalau paslonnya terpilih. Saat ini, kalau pun belum karena pertimbangan-pertimbangan itu saja," pungkas Arsul.

 

 

Infografis Golkar, PAN dan PPP Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu. (Liputan6.com/Trieyasni)
Infografis Golkar, PAN dan PPP Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu. (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya