Liputan6.com, Jakarta Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara menelan korban jiwa dari masyarakat sekitar.
Permukiman warga yang hanya berjarak beberapa meter saja dari pusat utama si jago merah pun dikaitkan dengan hasil janji politik Anies Baswedan terhadap Kampung Tanah Merah.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak menyatakan, sudah sepatutnya mantan Gubernur DKI Jakarta itu turut bertanggung jawab atas musibah yang terjadi di Depo Pertamina Plumpang.
Advertisement
“Sejak awal sudah diketahui bahwa Depo Pertamina Plumpang tidak boleh ditempati dengan jarak tertentu. Lahan tersebut adalah milik PT Pertamina yang ditempati warga, akan tetapi oleh Anies sewaktu menjabat Gubernur diberi Izin Mendirikan Bangunan, yang jelas bertentangan dengan peraturan,” tutur Gilbert kepada wartawan, Minggu (5/3/2023).
Dengan adanya peristiwa itu, lanjut Gilbert, sudah sepatutnya masyarakat yang tinggal di permukiman Depo Pertamina Plumpang segera direlokasi. Tentunya hal itu demi terhindar dari musibah berulang di kemudian hari.
“Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan Anies sewaktu menjabat membuat persoalan bertambah rumit, karena terlihat lebih mementingkan terpilih jadi Gubernur dengan janji kampanye walau harus menabrak aturan. Kesalahan ini tidak sepatutnya berulang,” kata Gilbert.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pernah berencana membangun buffer zone atau lokasi penyangga antara Depo Pertamina Plumpang dengan pemukiman warga. Namun, rencana itu tak terealisasi hingga kini.
Menurut dia, belum ditemukan solusi dari pemerintah provinsi DKI untuk warga setempat. Pasalnya, Tanah Merah Plumpang merupakan kawasan yang padat penduduk.
"Dulu memang sudah direncanakan untuk dibuat air, di kanan kirinya sungai, tetapi memang belum sampai kepada titik mencarikan solusi kepada penduduknya yang ada disitu," kata Jokowi usai mengunjungi tenda pengungsian korban terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang Jakarta Utara, Minggu (5/3/2023).
"Tanah merahnya ini kan padat dan penuh. Semuanya harus dicarikan solusi. Saya kira keamanan masyarakat, keselamatan masyarakat harus menjadi titik yang utama," sambung dia.
Masuk Zona Air
Jokowi menyampaikan zona ini seharusnya memang zona air yang dibuatkan sungai untuk melindungi objek vital. Terlebih, barang yang ada di Depo Pertamina sangat berbahaya apabila berdekatan dengan masyarakat.
"Zona ini memang harusnya zona air entah dibuat sungai, entah dibuat, harus melindungi dari objek vital yang kita miliki. Karena barang-barang didalamnya barang-barang yang sangat bahaya untuk berdekatan dengan masyarakat, apalagi dengan pemukiman penduduk," jelas dia.
Jokowi memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono segera mencari solusi, pasca kebakaran Depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara. Solusi bisa berupa, Depo Pertamina di Plumpang dipindahkan atau masyarakat direlokasi.
"Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Plumpang nya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi. Saya nanti akan diputuskan oleh Pertamina dan Gubernur DKI," tutur Jokowi.
Advertisement