Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Pemerintah Resmi Naikkan HPP Terbaru Gabah, Ini Besarannya

Ketua Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengumumkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen di tingkat petani.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 15 Mar 2023, 18:38 WIB

Diterbitkan 15 Mar 2023, 18:38 WIB

Hiruk-pikuk Petani Gorontalo Sambut Musim Panen dengan Bergotong royong

Petani memisahkan gabah saat panen padi di sawah Desa Bube Baru, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo (15/3). Mereka lebih memilih menggunakan tenaga manusia agar Kebersamaan mereka terhaga. (Liputan6.com/Arfandi Ibrahim)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengumumkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen di tingkat petani. Dia menyampaikan HPP gabah naik dari Rp4.200 menjadi Rp5.000 per kilogram.

Dia menjelaskan bahwa HPP baru ini untuk melindungi harga gabah di tingkat petani. Arief menuturkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ingin harga gabah menguntungkan di tingkat petani.

"Iya HPP itu adalah melindungi harga di tingkat petani. Jadi kenapa HPP untuk gabah itu Rp5.000 supaya jangan dibawah Rp5.000 karena kita udah punya kalkulasi cost structure-nya," jelas Arief usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/3/2023).

"Dan presiden menyampaikan harus untung di tingkat petani, harganya wajar penggiling atau pengusaha harga wajar di konsumen," sambungnya.

Dia merincikan HPP gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp5.000 per kilogram. Kemudian, GKP di tingkat penggilingan Rp5.100 per kilogram.

Sementara itu, harga gabah kering giling (GKG) di penggilingan Rp6.200 per kilogram. Selanjutnya, GKG di gudang Perum Bulog Rp6.300 per kg.

"Kemudian beras di gudang Perum Bulog dengan derajat sosoh 95 persen, kadar air 14 persen butir patah maksimum 20 persen, butir menir maksimum 2 persen harganya Rp9.950," tutur Arief.

Adapun untuk harga eceran tertinggi (HET) beras ditetapkan berdasarkan zonasi. Zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi. Zona 2 untuk Sumatra selain Lampung dan Sumatra Selatan, NTT, Kalimantan. Zona 3 untuk Maluku dan Papua.

"Untuk HET beras medium, zona 1 Rp10.900, untuk zona 2 Rp11.500, untuk zona 3 Rp11.800. Kemudian untuk beras premium, zona 1 Rp12.900, zona 2 Rp14.400, dan zona 3 Rp14.800," kata Arief.

"Ini Pak Presiden meminta untuk segera diumumkan sedangkan perundangannya dalam proses sehingga ini dapat diberlakukan segera," imbuh dia.

Tinjau Panen Raya di Kebumen

Momen akrab Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat meninjau panen raya di ladang sawah Ambal, Kabupaten Kebumen. (Istimewa)

Sebelumnya, saat meninjau panen raya padi di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (9/3/2023), Presiden Jokowi meminta Badan Pangan Nasional menghitung harga GKP yang ideal bagi para petani yang saat ini dikeluhkan terlalu rendah.

"Pemerintah ini sedang menghitung dan nanti segera diumumkan oleh Badan Pangan harga GKP-nya harusnya berapa karena kita punya hitung-hitungan cost dalam setiap komponen per produksi beras. Ini sudah kelihatan semuanya, baik mengenai sewa lahan, pupuk, bibitnya, lain-lainnya, sudah ketemu," jelasnya.

Dengan perhitungan tersebut, Presiden Jokowi berharap harga gabah dari petani akan wajar yang nantinya akan berimbas juga pada harga beras di pedagang hingga pembeli. Dengan demikian, semua pihak bisa merasakan manfaat dari perhitungan yang dibuat pemerintah.

"Kita harapkan harga gabah di petani itu wajar, harga beras di pedagang wajar, harga pembelian beras oleh masyarakat juga pada posisi yang wajar. Semuanya mendapatkan manfaat dan keuntungan dari perhitungan ini," ungkapnya.