Kala Mahfud Md Sebut DPR Markus, Marah-Marah Tapi Titip Kasus

Liputan6.com, Jakarta - Pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md, soal adanya Markus alias makelar kasus di DPR menuai kecaman dari anggota Komisi III. Meski Mahfud menyebut adanya Markus itu bukan pada DPR periode saat ini melainkan sebelumnya.

"Ini kan saya dipotong saya bicara Markus. DPR itu pernah terjadi peristiwa tanggal 17 bulan 2 tahun 2005, namanya peristiwa ustaz di kampung maling," kata Mahfud dalam rapat Komisi III DPR, Rabu (29/3/2023).

Mahfud mengatakan dirinya bukan orang bodoh yang dengan terang-terangan mengungkap ada Markus di dalam rapat Komisi III.

"Bukan DPR yang sekarang, DPR yang lalu. Saya tidak begitu bodoh menyebut DPR sekarang meskipun misalkan ada, nggak mungkin dong nyebut," ujarnya.

"Oleh sabab itu, saya tidak akan cabut pernyataan itu," sambung Mahfud.

Sebelumnya, Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan, akan memperkarakan Menkopolhukam Mahfud Md, apabila tidak segera mencabut pernyataan soal anggota DPR sebagai markus alias makelar kasus.

"Tadi Prof (Mahfud) begitu keras, DPR itu keras padahal Markus minta proyek. Saya minta Prof cabut," kata Arteria dalam rapat Komisi III, Rabu (29/3/2023).

Arteria meminta Mahfud mencabut pernyataannya soal Markus tersebut, sebab bisa membuat kegaduhan di publik.

"Saya minta ini Prof cabut, atau nanti saya juga perkarakan ini," kata Arteria.

Diketahui, Mahfud MD menyinggung DPR dengan sebutan markus alias makelar kasus. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud dalam rapat pembahasan dugaan transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di Kemenkeu.

"Sering di DPR ini aneh. Kadangkala marah-marah gitu, nggak tahunya markus dia. Marah ke Jaksa Agung, nanti datang ke kantor Kejagung titip kasus," kata Mahfud dalam rapat.

Sontak suasana dalam ruang rapat riuh. Anggota Komisi III langsung merespons keras dan langsung mengajukan interupsi.

"Saya kebetulan pimpinan MKD. Saya minta Pak Mahfud apa memang benar ada data yang soal markus anggota DPR, disampaikan saja sekarang," kata anggota Komisi III DPR, Habiburokhman.