Disebut Minta Jatah 80 Kursi Pesawat Haji, DPR: Selama Bayar Tidak Ada UU Dilanggar

Liputan6.com, Jakarta Garuda Indonesia mengungkapkan pihaknya menyediakan 80 kursi untuk anggota DPR RI berangkat haji tahun ini. Anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid menyebut, hal itu bukan permintaan melainkan bentuk komunikasi untuk menanyakan ketersediaan kursi pesawat.

"Siapa pun warga negara Indonesia selama dia itu membeli dan membayar, kan diperbolehkan dan diizinkan. Tinggal masalah availabilitas seatnya itu ada yang penumpang dicancel atau tidak?" kata Nusron kepada wartawan dikutip, Kamis (15/6/2023).

Menurut Nusron, selama 80 kursi untuk haji itu dibayar maka tak ada aturan yang dilanggar.

"Selama dia bayar, harganya cocok, tidak ada penumpang lain yang dirugikan, ada undang-undang yang melarang?" kata Nusron.

Nusron menyebut, selama tidak ada penumpang yang di-cancel penerbangannya karena permintaan tersebut, maka hal itu seharusnya bukan menjadi masalah.

"Menjadi isu itu misal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini penumpang Garuda di hari yang sama, jam yang sama, penerbangan yang sama misal GA berapa gitu, kemudian tiba-tiba dibatalkan, diisi anggota DPR ya itu jadi isu," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam RDP dengan Komisi VI DPR pada Selasa, 13 Juni lalu mengadu telah dihubungi Sekretaris Jenderal DPR terkait tambahan puluhan kursi untuk anggota DPR.

"Kemarin kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji. Itu stay tuned, kami belum bisa janjikan tambahan pesawat (karena) memang ini persoalan izin GACA Arab Saudi," kata Irfan.