5 Upaya Tekan Polusi Udara Jakarta, dari Modifikasi Cuaca hingga Uji Emisi Kendaraan

Liputan6.com, Jakarta - Badan Nasional Penanggunalan Bencana (BNPB) berupaya untuk melakukan teknologi modifikasi cuaca. Teknologi modifikasi cuaca akan dilakukan selama tiga hari, tidak hanya di Jakarta tetapi beberapa kota lainnya seperti Bandung dan Semarang.

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam Disaster Briefing di Jakarta mengungkapkan bahwa kadar polusi pada saat ini kurang lebih sama seperti musim hujan lalu.

Akan tetapi pada awal tahun dampaknya tidak terlalu berasa karena dibilas hujan. Sementara, saat ini tidak diguyur hujan.

"Ada fase tertentu di mana minimal konsentrasi awan itu 30 persen, cukup untuk membuat hujan buatan. BNPB bersama BMKG, BRIN, dan TNI-Polri, kita sudah mulai melakukan TMC," ujar Abdul seperti dilansir Antara.

Berbeda dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto. Dia menjelaskan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk menekan polusi udara belum dapat dilaksanakan karena tidak ada awan di langit Jakarta hingga akhir Agustus. 

Asep menyinggung bahwa sebelumnya BMKG telah melakukan TMC 19-20 Agustus 2023, tetapi tidak sampai Jakarta karena tidak ada awan.

"TMC untuk wilayah DKI Jakarta masih sulit dilakukan karena memang ketidaktersediaan awan. Jadi awan itu jadi faktor penentu TMC itu bisa dilakukan atau tidak. Ternyata hasil dari observasi, TMC ini belum bisa dilakukan di Jakarta hingga tanggal 28, 29 Agustus ini," ujar Asep.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinasi (Kemenko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) untuk membahas lebih lanjut terkait TMC. 

Uji emisi kendaraan, juga diniai menjadi salah satu cara untuk menekan polusi udara di Jakarta. 

"Melalui rapat ini, saya minta kepada Dinas LH untuk ambil alih mengusulkan ke pemerintah pusat dan kepada gubernur bahwa uji emisi merupakan persyaratan untuk perpanjangan STNK," kata  Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta. 

DPRD DKI Jakarta juga meminta kepada Pemprov melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk menindak tegas kurang lebih 1.600 pabrik yang menjadi sumber polusi udara.

Selain upaya yang dilakukan dari pemerintah, FIBA World Cup juga tak mau ketinggalan dalam melakukan kegiatan peduli lingkungan. Program peduli lingkungan yang dijalani seperti ekosistem kendaraan listrik yang akan dipakai, manajemen sampah, hingga kompensasi karbon.

Berikut sederet langkah sejumlah pihak guna menekan polusi udara di Jakarta: 

Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Abdul Muhari, untuk membuat TMC setidaknya konsentrasi awan mencapai 30 persen. Ini dilakukan juga di Bandung, Semarang, dan beberapa kota lainnya, jadi tidak hanya Jakarta.

TMC dilakukan sebagai upaya penanganan fase darurat. Akan tetapi tetap ada kebijakan jangka panjang untuk mengatasi buruknya kualitas udara Jakarta.

"Saat ini kita fokus dulu untuk untuk penanganan jangka pendek yang bisa kita lakukan. Sehingga paling tidak sampai kemarau ini. Kalaupun tidak kan tiap hari minimalnya 2-3 kali seminggu hujaannya bisa turun untuk kembali nge-flushing (membilas)," kata dia.

Melalui Rapat Kerja Komisi D DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), mengusulkan untuk melakukan uji emisi. Uji emisi juga menjadi syarat untuk memperpanjang STNK serta upaya jangka panjang menangani masalah polusi udara.

"Melalui rapat ini, saya minta kepada Dinas LH untuk ambil alih mengusulkan ke pemerintah pusat dan kepada gubernur bahwa uji emisi merupakan persyaratan untuk perpanjangan STNK," kata Judistira Hermawan Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta.

Uji emisi ini juga sebagai bentuk upaya membendung peningkatan jumlah kendaraan di kawasan DKI Jakarta. Sementara, kebijakan untuk Work From Home (WFH) dan peningkatan kendaraan listrik sebagai upaya jangka pendek yang dapat dilakukan untuk menekan tingkat polusi.

"Ini kan sifatnya sementara semua nih, WFH, kemudian ada penambahan transportasi ke wilayah sekitar. Nah ini kan hanya sifatnya sementara. Sebenarnya laju mobil dan motor ini kita tidak bisa bendung," kata dia.

Anggota Komisi D DPRD DKI Andrian Justin Untayana meminta untuk Pemprov mengecek pabrik-pabrik aktif di Jakarta yang menjadi salah satu sumber polusi.

"Dari 1.600 (pabrik) itu nggak mungkin baik semua itu perusahaan," kata Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana dalam Rapat Kerja membahas "Polusi Udara Jakarta", Selasa, 22 Agustus 2023.

Jastin memberikan waktu tiga bulan kepada Pemprov melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta untuk mengecek pabrik-pabrik tersebut. 

Program sustainability menjadi salah satu tanggung jawab Indonesia sebagai tuan rumah FIBA World Cup. Program ini dilakukan sebagai bentuk upaya pengurangan emisi karbon sebelum FIBA World Cup 2023 diselenggarakan. 

Beberapa program yang dijalankan sebagai aksi peduli lingkungan antara lain, kompensasi karbon, penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan selama acara diselenggarakan, dan manajemen sampah yang dilakukan. 

Selain itu, kegiatan menanam mangrove di Mangrove Ecotourism PIK menjadi salah satu rangkaian peduli lingkungan dan sebagai bentuk pembukaan kegiatan rangkaian sustainability.

"Kami dari Kemenpora RI sangat mengapresiasi inisiasi kegiatan penanaman Bakau yang dilakukan PP Perbasi dengan Panpel FIBA World Cup 2023," kata Tenaga Ahli Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Komunikasi Publik, Mikha Tambayong pada sambutannya di Ekowisata Mangrove Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Selasa (22/8/2023).

Penanaman bakau ini menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi emisi karbon. Mikha menambahkan bawa kegiatan ini juga merupakan fokus pemerintah untuk memperbaiki kualitas udara khususnya di Jakarta.

"Kegiatan ini juga menjadi konsentrasi pemerintah dalam upaya memperbaiki kualitas udara. Penanaman Bakau ini sejalan dengan misi pemerintah dalam upaya mengatasi masalah kualitas udara di Jakarta," tambahnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan instruksi tentang pengendalian pencemaran di kawasan Jabodetabek untuk mengatasi buruknya kualitas udara.

Instruksi tersebut seperti sistem kerja hybrid, pembatasan kendaraan bermotor, pengetatan uji emisi, peningkatan pelayanan transportasi umum, hingga pengendalian limbah industri.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA mengungkapkan bahwa Inmendagri Nomor 2 Tahun 2023 ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Joko Widodo mengenai penanganan kualitas udara yang buruk di kawasan Jabodetabek.

"Bagi ASN di lingkungan perangkat daerah, karyawan BUMN dan BUMD dengan catatan dikecualikan bagi mereka yang memberikan layanan publik secara langsung/pelayanan esensial. Selain itu Pemda di wilayah Jabodetabek agar mendorong karyawan swasta dan dunia usaha untuk melakukan WFH dan WFO sesuai kebijakan instansi/pelaku usaha terkait," tutur Safrizal.

Dengan kebijakan WFH ini tentu diharapkan dapat mengurangi kegiatan yang berdampak kepada peningkatan kualitas udara. Lalu dapat mengoptimalkan penggunaan kendaraan atau transportasi umum.

Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menindak tegas pabrik yang terbukti menjadi sumber polusi udara di Jakarta. Disebutkan setidaknya ada sekitar 1.600 pabrik aktif di Jakarta.

"Dari 1.600 (pabrik) itu nggak mungkin baik semua itu perusahaan," kata Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana dalam Rapat Kerja membahas "Polusi Udara Jakarta", Selasa, 22 Agustus 2023.

Justin memberikan batas waktu tiga bulan kepada DLH DKI Jakarta untuk mengecek dan melakukan penindakan kepada pabrik yang menyumbang polusi di Jakarta. Dia juga berharap DLH DKI berani melakukan fungsi pengawasan secara masif.

"Saya harap dalam tiga bulan ke depan, ada perusahaan yang dikenakan tindakan, tidak diabaikan, baik administrasi atau sebagainya," kata Justin.

"Kita boleh ekspos sambil nunjukin memang DLH punya nyali untuk menindak perusahaan dan menjalankan pemantauan lingkungan," sambung dia.

Justin juga ingin agar DLH DKI Jakarta memiliki inisiatif yang lebih berani sebagai upaya menekan buruknya polusi udara di Ibu Kota.

Dia juga menantang DLH DKI Jakarta mampu menindak setidaknya lima perusahaan pencemar lingkungan dalam waktu tiga bulan ke depan. Menurut Justin, harus ada langkah serius dan optimal untuk membersihkan Jakarta dari polusi udara.