Soal Pemanggilan Cak Imin, NasDem: Jangan Salahkan Publik Berpikir KPK Alat Politik

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP Bidang Teritorial Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Effendy Choirie atau Gus Choi turut merespons soal pemanggilan Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diketahui, Cak Imin dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tahun 2012.

Menurut Gus Choi, pemanggilan yang tiba-tiba dilakukan KPK sesaat setelah Cak Imin dideklarasikan sebagai Cawapres mendampingi Anies Baswedan ini justru akan menimbulkan anggapan miring publik terhadap KPK.

“Dalam konteks Cak Imin sebetulnya taat. Kasus 2012 setelah tiga orang yang sudah diproses dengan hukum, sudah berhenti. Sudah lama sepi, sudah lama kelihatan enggak ngapa-ngapain. Selama 13 tahun tidak ada kelanjutan proses hukum, tiba-tiba begitu Cak Imin dideklarasikan sebagai cawapres, tiba tiba muncul dari KPK (panggilan pemeriksaan),” tutur Gus Choi di Nasdem Tower, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2023).

Kata dia, jangan salahkan publik jika kemudian menilai lembaga antirasuah itu telah menjadi alat politik.

“Terus kita yang waras, yang sehat walafiat, masa mengikuti begitu saja pikirannya dari KPK, tentu ada pikiran yang berbeda. Ini ada apa ini, ini betul proses hukum atau ini politik, KPK betul menjadi alat penegak hukum dalam konteks pemberantasan korupsi atau menjadi alat politik, kalau ada masyarakat berasumsi seperti itu, jangan salahkan,” sambungnya.

Menurut Gus Choi, pemanggilan pemeriksaan terhadap Cak imin atas kasus dugaan korupsi yang terjadi pada lebih dari 10 tahun yang lalu itu tidak masuk akal. Sama halnya dengan kasus Formula E yang dikaitkan dengan Anies Baswedan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Yang urusan Formula E jelas tidak ada masalah apa-apa, digelar, nggak ada masalah, nggak ada yang salah, prosedur segala macam nggak ada (salah), kemudian seolah dipaksakan, itu terjadi. Sementara banyak kasus lain yang didiamkan di depan mata,” ucap mantan politikus PKB ini.

Oleh karena itu, kata Gus Choi, masyarakat menginginkan KPK menjadi lembaga hukum pemberantasan korupsi yang independen dan profesional.

“Tidak atas dasar pesanan elite politik tertentu, kelompok tertetu, atau siapalah tertentu-tertentu lainnya. Karena itu menjadi harapan kita. Karena di era orde baru yang jadi problem kita adalah ini korupsi dan kita punya kesadaran bahwa korupsi musuh besar, dan KPK-lah yang menjadi andalan kita,” terangnya.

Namun begitu, dia melihat belakangan kinerja KPK malah tampak merosot dan memprihatinkan. Ke depan, diharapkan agar lembaga antirasuah itu harus berdaya, independen, serta memiliki para pemimpin yang berintegritas.

“Bukan orang-orang titipan sana sini, kemudian ketika mereka menjalankan amanahnya tidak amanah, bahkan zolim. Di satu sisi dengan cara KPK seperti itu kalau digunakan alat politik, dia memenggal warga negara yang kita anggap memenuhi potensi untuk memimpin hanya gara-gara orang tertentu, kemudian menggunakan alat KPK,” Gus Choi menandaskan.