Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni memberikan usulan agar seluruh Bakal Calon Presiden-Wakil Presiden (Bacapres-Bacawapres) agar diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku, siap atas usulan yang disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut.
Baca Juga
"(Capres-Cawapres harus diperiksa KPK) Iya saya siap, semuanya siap, dan kemarin bahkan saya sudah diperiksa kan," kata Cak Imin kepada wartawan di Al Aqobah Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Minggu (10/9/2023).
Advertisement
Ia menegaskan, semua harus siap diperiksa lembaga antirasuah jika memang harus diperlukan.
"Iya siapa itu, pokoknya semuanya harus siap," tegasnya.
Sebelumnya, Pemanggilan Muhaimin Iskandar atau yang kerap disapa Cak Imin, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menuai beragam sorotan publik. Hal ini lantaran pemanggilan Ketua Umum (Ketum) PKB tersebut, bertepatan dengan momentum dirinya yang dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres), mendampingi bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan.
Untuk itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni melontarkan usulan agar seluruh bacapres dan bacawapres, diperiksa KPK terlebih dahulu.
Pastikan Bersih dari Kasus Korupsi
Sahroni melihat, langkah ini akan bagus untuk memastikan bahwa setiap pasangan calon yang maju, benar-benar bersih dari kasus korupsi.
“Sebagai Pimpinan Komisi III sekaligus anggota partai, saya meminta KPK sekalian membuat program pemeriksaan terhadap semua capres dan cawapres. Karena menurut saya, demi menjaga kredibilitas KPK dan persepsi publik, hal-hal seperti ini memang perlu dilakukan oleh KPK,” ujar Sahroni dalam keterangan, Jumat (8/9).
Dengan begitu, Sahroni berharap, nantinya ketika sudah resmi menjadi capres dan cawapres, tidak ada lagi kasus-kasus yang masih disangkutpautkan kepada para pasangan calon.
“Setelah semuanya diperiksa, KPK nanti bisa berikan clearance dan closure, umumkan saja apakah ada yang terlibat atau tidak. Agar nanti saat kampanye, hal-hal seperti ini tidak lagi disangkutpautkan, dan kembali menjadi persoalan di publik. Karena sampai sekarang kan masih duga menduga, mau itu Anies dengan Formula E, Ganjar dengan e-KTP, Prabowo dengan Food Estate, dan sebagainya,” tambahnya.
Reporter: Nur Habibie
Sumber: Merdeka.com
Advertisement