Kapolri Minta Masyarakat Pulau Rempang Tenang: Kita Kedepankan Persuasif

Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta masyarakat di Pulau Rempang, Kepulauan Riau untuk tenang dalam menyikapi proyek pengembanganan Rempang Eco City.

Diketahui, proses pematokan lahan berujung ricuh antara aparat keamanan dengan warga yang menolak tindakan tersebut, hingga disusul aksi demonstrasi di Kantor BP Batam.

"Jadi sebagaimana instruksi dari Bapak Presiden bahwa ada komunikasi yang mungkin tidak berjalan dengan baik terkait dengan proses rencana relokasi masyarakat yang ada di Pulau Rempang,” tutur Kapolri Listyo di Gedung Tribrata, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (14/9/2023).

"Kejadian beberapa waktu yang lalu sebenarnya sudah ada sosialisasi, mungkin masyarakat masih belum semuanya memahami. Sehingga pada saat terjadi kegiatan pengukuran patok dalam rangka hanya memasang patok, terjadi penutupan jalan dan kemudian eskalasinya meningkat sehingga terjadi bentrokan yang mengarah ke hal yang bersifat anarkis," sambung dia.

Selain itu, lanjut Listyo, beberapa hari setelahnya ada aksi demonstrasi di depan Kantor BP Batam dan perwakilan pengunjuk rasa pun diterima serta melakukan komunikasi bersama. Hanya saja, memang ada beberapa hal yang perlu diputuskan secara komprehensif.

"Ada peristiwa pada saat keluar, penyerangan terhadap BP Batam perkantoran yang kemudian mau tidak mau itu harus kita cegah, kita dorong, terjadi juga penyerangan terhadap anggota saat itu kita hanya bertahan sehingga kemudian ada anggota yang terluka. Terkait dengan peristiwa tersebut mau tidak mau harus melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana anarkis. Kita amankan kurang 43 orang yang saat ini," jelas dia.

Listyo menyatakan, terkait penyelesaian masalah relokasi, pihaknya mengedepankan tindakan yang bersifat persuasif.

Kekuatan personel disebutnya telah ditambah yakni kurang lebih 4 SSK menyesuaikan dengan eskalasi ancaman yang terjadi.

"Namun prioritas utama yang kita lakukan adalah memperkuat sosialisasi kepada masyarakat yang akan direlokasi, karena tanah yang ada saat ini adalah tanah milik otorita BP Batam, sehingga mau tidak mau pada saat itu dibutuhkan harus diserahkan,” ujarnya.

Namun di sisi lain, sambung Listyo, pemerintah dalam hal ini BP Batam juga memikirkan rencana relokasi. Termasuk yang menyangkut soal mata pencaharian masyarakat agar tetap dapat melanjutkan aktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.

"Apakah itu yang jadi nelayan atau dekat nelayan, yang saat itu berjualan sayur juga harus ada pasarnya dan sebagainya, semuanya ini sedang dalam proses. Namun demikian, mungkin karena ada mis di lapangan yang kemudian muncul benturan, maka dari itu muncul kesempatan yang saya sampaikan tolong sama-sama tenang, kemudian kita rembuk bersama masalah-masalah yang terjadi," Listyo menandaskan.