Polemik di Rempang, Sekjen PDIP: Rakyat Tidak Boleh Dikorbankan, Kedepankan Keadilan

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto angkat bicara terkait konflik agraria di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau yang melibatkan warga dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Dia mengaku menyerahkan sepenuhnya masalah tersebut kepada pemerintah. Namun, Hasto Kristiyanto mengingatkan agar kasus di Rempang tak mengorbankan masyarakat.

"Kita percayakan pemerintah dan kami juga berkomunikasi dengan jajaran partai. Prinsipnya rakyat tidak boleh dikorbankan," ujar Hasto, saat diwawancarai di Kantor DPP PDIP, Selasa (19/9/2023).

Hasto menyebut, pihaknya juga telah menjalin komunikasi dengan para pimpinan partai dalam kasus tersebut. Dia pun sepakat agar kasus Rempang tetap mengedepankan hukum.

Menurut dia, pengelolaan negara, termasuk investasi di dalamnya harus tetap berpijak pada keadilan dan keseteraan. Hasto juga mendorong pengutamaan dialog dalam penyelesaian kasus.

"Termasuk dalam investasi harus juga mengedepankan keadilan kemudian juga kesetaraan ketika menghadapi persoalan-persoalan hukum," ucap dia.

"Kami melihat pemerintah sudah sungguh-sungguh termasuk dengan Bapak Presiden Jokowi menaruh perhatian yang sangat serius terhadap masalah ini," sambung Hasto.

Sebelumnya, ribuan warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau terancam harus meninggalkan tempat tinggalnya karena proyek Rempang Eco-city. Pembangunan itu masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) tahun ini.

Proyek Rempang Eco-City dikerjakan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) dan akan menggunakan lahan seluas 7.572 hektare atau sekitar 45,89 persen dari total luas Pulau Rempang 16 hektare.

Akibat proyek itu, warga yang menolak relokasi bentrok dengan aparat. Pada 7 dan 11 September 2023, bentrokan sempat pecah.

Polisi menyemprotkan gas air mata hingga anak-anak dilarikan ke rumah sakit. Hingga saat ini, 43 orang yang menolak relokasi ditangkap dengan dituduh provokator.

Reporter: Alma Fikhasari

Sumber : Merdeka.com

Sebelumnya, Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia langsung hadir di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Senin 18 September 2023.

"Atas instruksi langsung dari Bapak Presiden Jokowi, saya ke Pulau Rempang untuk mendengarkan aspirasi warga. Semalam saya menemui Bapak Gerisman Ahmad selaku tokoh masyarakat Pulau Rempang di Pantai Melayu," kata dia dalam akun Instagramnya, Senin 18 September 2023.

Bahlil mengungkapkan, tujuan utamanya adalah mencari solusi terbaik bagi masyarakat Rempang dan memastikan investasi di kawasan tersebut tetap berjalan.

"Dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial," ungkap Bahlil.

Bahlil Lahadalia memastikan, pihaknya tidak akan membongkar makam leluhur masyarakat Melayu di Pulau Rempang, meski proyek investasi di pulau tersebut terus berjalan.

"Untuk kuburan pendahulu kita, saya tidak izinkan dibongkar. Nanti ini akan dipagar, dibuat gapura, agar dapat nyaman berziarah," ujar Bahlil Lahadalia dilansir dari Antara, Senin 18 September 2023.

Bahlil menambahkan, pihaknya juga sudah membuat pengajuan untuk pembuatan museum di pulau tersebut guna menunjukkan identitas kehidupan masyarakat Melayu di Pulau Rempang.

"Ini masih proses, belum disetujui oleh pusat," kata Bahlil Lahadalia.

Selain itu terkait permintaan warga untuk lokasi relokasi yang tetap berada di Pulau Rempang, Bahlil mengatakan, akan membahas hal itu lebih lanjut dengan kementerian terkait.

"Nanti untuk lokasi lahan Rempang di mana, kita juga minta masukkan dari perwakilan bapak-ibu. Kita buka peta wilayah Rempang bersama-sama," ucap Bahlil Lahadalia.

Sebelumnya, Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan, total nilai investasi yang akan diserap dari proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco-City ini mencapai lebih dari Rp300 triliun.

Pada pengembangan tahap awal, investor akan menggelontorkan kurang lebih Rp175 triliun.

Ia mengklaim, proyek di Pulau Rempang yakni Rempang Eco-City akan berdampak positif terhadap capaian pendapatan negara. Selain itu, kata dia, pembangunan proyek tersebut juga dapat dirasakan oleh masyarakat berupa lapangan pekerjaan yang melimpah.

"Kalau ini lepas, itu berarti potensi capaian PAD (pendapatan asli daerah) dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini akan hilang," kata Bahlil dilansir dari Antara, Senin 18 September 2023.