Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Anies Baswedan Cerita Diberi Utang saat Pilkada DKI, tapi Lunas Jika Menang

Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan mengaku dirinya diberi pinjaman untuk modal kampanye saat maju Pilkada DKI 2017.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 30 Sep 2023, 17:20 WIB

Diterbitkan 30 Sep 2023, 17:20 WIB

Setelah Ganjar Pranowo menyampaikan pandangannya, giliran Anies Baswedan untuk menguraikan visi dan pemikirannya mengenai pentingnya partisipasi aktif dalam kebijakan publik. (dok. Liputan6.com/Farel Gerald)

Liputan6.com, Jakarta - Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan mengaku dirinya diberi pinjaman untuk modal kampanye saat maju Pilkada DKI 2017. Namun, dia meminta agar utang tersebut dianggap lunas apabila dirinya menang di Pilkada DKI.

"Bahkan ketika dulu saya maju ke Pilkada DKI Jakarta, ada yang memberikan utang dan saya minta utang ini boleh saya berutang untuk biaya, tapi kalau saya menang utangnya dianggap lunas. Kalau saya kalah, maka saya akan bayar utang ini," jelas Anies saat menghadiri acara Ideafest di JCC Senayan Jakarta, Sabtu (30/9/2023).

"Kenapa begitu? karena kalau saya kalah, saya akan bekerja di luar pemerintahan, kalau di luar pemerintahan saya boleh cari uang untuk menutup utang saya. Tapi kalau saya menang, saya tidak mau berada di pemerintahan untuk membayar biaya politik itu, oke, clear di situ," sambungnya.

Anies yang maju bersama Sandiaga Uno saat itu pun berhasil memenangkan Pilkada DKI. Dia mengatakan sebenarnya enggan menceritakan perihal utang tersebut, sebab ada dokumen soal utang yang beredar di media sosial.

"Sebenarnya saya tidak pernah ingin menceritakan ini, ini karena dokumen ada yang bisa aja keluar. Jadi saya terpaksa ceritain," katanya.

Menurut Anies, pendidikan dan kesehatan adalah dua hal yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.(dok. Liputan6.com/Farel Gerald)

Anies pun memberikan pandangannya terkait politik balik modal karena ongkos politik yang mahal. Kendati mengakui bahwa biaya kampanye tak murah, dia tidak setuju dengan pandangan politik balik modal.

"Tidak setuju dengan pandangan balik modal, bahwa itu harus dibiayai iya, dan ketika harus dibiayai untuk apa? Misalnya untuk apa, untuk kabupaten ini menjadi lebih baik, kota ini menjadi baik, bukan sebagai utang," tutur Anies.

Disisi lain, dia menyebut biaya politik untuk maju di Pemilu mahal karena tidak diatur. Sehingga, Anies menilai perlunya pengaturan untuk biaya pemilihan umum sehingga tak terjadi politik balik modal.

"Tapi saya tunjukan bahwa iya biayanya mahal, tapi kalau itu tidak diatur, diatur apa? Diatur batasannya, sealingnya itu harus ada. Kenapa? Kalau tidak ada sealing itu infinit, tidak ada batas itu," pungkas Anies.