AALCO ke-61, Menkumham Yasonna Bakal Pertegas Sikap Indonesia Tindak Illegal Fishing

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly, mengajak negara-negara Asia – Afrika yang tergabung dalam Asian – African Legal Consultative Organization (AALCO) mengambil langkah aktif menjadi mitra dialog sejajar dengan organisasi lain di tingkat global.

Dia menjelaskan, AALCO sebagai organisasi antar-pemerintah di Asia Afrika memiliki kekuatan besar untuk menyuarakan kepentingan negara-negara Asia Afrika di berbagai bidang.

“Forum ini menjadi wadah yang tepat bagi Indonesia dan negara anggota AALCO lainnya untuk membahas isu penting terkait kebijakan hukum internasional dan menyuarakan kepentingan negara-negara Asia Afrika di tingkat global,” kata Yasonna seperti dikutip dari siaran pers diterima, Selasa (3/10/2023).

Yasonna melanjutkan, AALCO merupakan hasil dari KTT Asia – Afrika yang digelar di Bandung pada tahun 1955. Setahun kemudian, organisasi ini resmi berdiri dan sejak saat itu aktif mendiskusikan isu-isu yang menjadi perhatian negara-negara anggotanya di berbagai bidang seperti hukum internasional, hukum laut, hukum dagang, dan yang lainnya.

“AALCO harus bisa menjadi mitra sejajar dengan organisasi global lain yang memiliki posisi tawar kuat. Tahun ini, The 61st AALCO Annual Session akan digelar di Bali pada 15 – 20 Oktober 2023 menjadi penting agar kita tidak tunduk pada kebijakan yang merugikan kepentingan negara-negara Asia – Afrika,” dorong Yasonna.

Yasonna mengungkap, ada sejumlah agenda pembahasan utama pada gelaran The 61st AALCO Annual Session, yaitu pelanggaran hukum internasional di Palestina, isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, hukum dagang dan investasi internasional, asset recovery, dan hukum laut yang mencakup pula isu illegal fishing.

Terkait illegal fishing, sambung Yasonna, Indonesia mengajukan concept note untuk mengkategorikan illegal fishing sebagai Transnational Organized Crime (TOC) atau kejahatan terorganisir lintas negara. Sebab selama ini, menurut Yasonna, isu illegal fishing dipandang sebagai masalah administratif dan bukan masalah hukum.

“Pada Annual Session kali ini, Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendorong negara-negara anggota AALCO untuk memasukkan illegal fishing sebagai kejahatan terorganisir,” tegas dia.

Yasonna mengamini, dampak finansial illegal fishing di Asia dan Afrika cukup besar. Menurut data, kerugian ekonomi akibat illegal fishing di wilayah ASEAN pada 2019 mencapai US$6 miliar, dimana Indonesia dan Vietnam menjadi negara yang mengalami kerugian terbesar.

Laporan lain menyatakan, illegal fishing mengakibatkan kerugian US$2,3 miliar per tahun di empat negara Afrika, termasuk Gambia dan Senegal yang merupakan negara anggota AALCO.

“Melihat besarnya dampak finansial kegiatan illegal fishing, kami mengajak negara-negara anggota AALCO untuk memasukkan illegal fishing sebagai sebuah kejahatan terorganisir lintas negara yang bisa dijerat hukum internasional,” yakin Yasonna.

Yasonna percaya, AALCO bisa melindungi kepentingan anggotanya dari tekanan pihak lain yang menyatakan bahwa illegal fishing adalah masalah administratif semata.

“Kerjasama dan dukungan antar negara menjadi kata kunci untuk memastikan bahwa kekayaan laut negara-negara anggota AALCO, termasuk Indonesia, tidak semakin tergerus” Yasonna menandasi.

Sebagai informasi, selain sidang-sidang pembahasan berbagai isu penting, The 61stAALCO Annual Session juga akan diisi dengan beberapa side events dan program pendukung seperti Business and Investment Forum, Asset Recovery, International Humanitarian Law, dan Hague Conference on Private International Law.

Kegiatan di atas diselenggarakan dalam bentuk diskusi panel yang menghadirkan pembicara ahli dari dalam dan luar negeri. Program pendukung lainnya yang digelar selama acara berlangsung adalah pameran yang menghadirkan lebih dari 60 booth yang menampilkan produk kerajinan lokal, maupun booth dari perwakilan Kementerian/Lembaga yang berpartisipasi pada pertemuan tahunan AALCO.