Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi soal namanya yang diusulkan menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) pengganti Megawati Soekarnoputri. Jokowi mengatakan, dia akan pulang ke Solo, Jawa Tengah saat purna tugas.
"Saya mau pensiun, pulang ke Solo," kata Jokowi di Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023).
Baca Juga
Menurut dia, banyak sosok yang lebih muda untuk menjadi Ketua Umum PDIP. Jokowi menyebut, ada putra-putri Megawati, yakni Puan Maharani dan Prananda Prabowo.
Advertisement
Adapun Puan Maharani saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua DPP PDIP. Sementara, Prananda Prabowo menjabat Ketua DPP PDIP.
"Banyak yang muda muda. (Ada) Mbak Puan, Mas Prananda. Gitu kan," jelas Jokowi.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto buka suara soal usulan nama Presiden Jokowi sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan dan menjadikan Megawati Soekarnoputri sebagai Dewan Pembina.
Usulan itu disampaikan putra sulung Presiden Pertama Indonesia sekaligus kakak Megawati, Guntur Soekarnoputri
Hasto mengatakan partainya tetap menerima usulan Guntur sebagai sebuah masukan. Namun, dia menyebut partainya saat ini masih fokus pada pemenangan Pemilu dan Pilpres 2024.
"Ya, sebagai gagasan, tentu saja kami menerima sebagai masukan," ujar Hasto di sela-sela Rakernas IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (29/9/2023) seperti dilansir Antara.
Hasto mengatakan proses pergantian atau suksesi kepemimpinan Ketua Umum PDIP baru akan dibahas setelah pemilu. Sementara forum pergantian ketua umum, akan dilakukan lewat Kongres keenam partai yang akan digelar pada 2025.
Dalam forum itu, kata Hasto, proses transisi pergantian ketua umum akan ditentukan oleh suara kader.
"Nah, di dalam kongres itu, kedaulatan berada di tangan anggota. Itu lembaga pengambil keputusan tertinggi, sehingga itulah yang nanti mekanisme yang berjalan di dalam partai," kata dia.
Usulan Jokowi Jadi Ketum PDIP, Djarot: Kongres Masih Lama
Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan menggantikan Megawati Soekarnoputri. Mega juga diusulkan digeser sebagai Dewan Pembina.
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa kongres PDIP baru akan digelar pada 2025 mendatang. Dia menyebut, PDIP saat ini fokus mempersiapkan pilpres dan pileg 2024.
"Wah kongres yang lama, kongres kan 2025, jadi kita masih fokus untuk pada pileg dan pilpres," kata Djarot, saat ditemui di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10).
"Bagi kita lebih mulia dan lebih penting adalah pemenangan 2024," sambung dia.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, dalam penentuan Ketua Umum PDIP terdapat mekanisme dan aturan yang sudah ditetapkan. Sehingga, tidak bisa langsung ditetapkan.
"Untuk kongres nanti 2025, untuk kongres itu ada institusi tertinggi partai dan yang menentukan itu adalah utusan bukan peserta, kalau PDIP itu utusan, utusan dari kongres itu dari DPC dan DPD, utusan itu membawa mandat dari yang dibawa, jadi masih dari bawah. Jadi itu nanti ya 2025," imbuh dia.
Advertisement
Pernyataan Guntur yang Usulkan Jokowi Jadi Ketum PDIP
Sebelumnya, putra Presiden Soekarno, Guntur Soekarnoputra beropini, Jokowi perlu melanjutkan karier politiknya usai lengser sebagai presiden.
"Langkah Jokowi untuk menjadi Ketua Umum PDIP ini sangat dimungkinkan," tulis Guntur.
Dengan adanya usulan agar Jokowi menjadi Ketum PDIP tersebut, Guntur lantas menyebut Megawati bisa menjadi Ketua Dewan Pembina.
"Dalam hal ini, jika nanti disetujui Megawati akan menjadi ketua dewan pembina. Dapat saja kepada Megawati diberikan lagi hak prerogatif layaknya sebelumnya," ujarnya.
Megawati Sebut Orang Luar Tak Bisa Langsung Jadi Ketum di PDIP
Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyatakan, di partainya tidak bisa orang dari luar partai tiba-tiba masuk menjadi ketum. Megawati menegaskan, ada aturan di PDIP.
Megawati mengaku dirinya tidak langsung menjadi ketua umum PDIP. Ia mengaku memulai karir di politik sebagai kader lebih dahulu.
"Saya pun kader, tidak mungkin orang lain tiba-tiba bisa jadi ketua umum. Karena terus siapa yang memilih kalau tiba-tiba orang luar yang dipilih. Dan itu melanggar AD/ART. Lah bayangkan kok kita tidak diberi kesempatan menerangkan hal ini, dengan demikian sering kontradiktif," ujar Megawati saat penutupan Rakernas IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (1/9/2023).
Megawati pun mengaku dirinya adalah petugas partai di PDIP. Ia ditugasi oleh Kongres untuk menjadi ketua umum partai.
Maka itu, Megawati heran dianggap sombong ketika mengatakan Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai.
"Saya sampai bingung, lha kok saya bilang Pak Jokowi itu petugas partai, kader, lho kok saya diomongkan yang namanya katanya terlalu sombong. Itu adalah AD/ART di partai kita. Saya pun petugas partai lho," kata presiden kelima RI ini.
"Ditugasi oleh Kongres partai untuk menjadi, dipilih kalian untuk bertanggung jawab sebagai ketua umum," kata Megawati Soekarnoputri.
Advertisement