Pj Gubernur Bali Soal Pencopotan Baliho: Sesuai Protap dan Tidak Bermuatan Politis

Liputan6.com, Denpasar Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya memberikan klarifikasi atas misinformasi yang beredar terkait pencopotan baliho capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD saat kunjungan kerja Presiden Jokowi di wilayah Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa (31/10/2023).

"Penertiban murni mengacu pada protap kunjungan kenegaraan, baik itu Presiden maupun Wakil Presiden," katanya dalam video klarifikasi yang di-publish, Rabu (1/11/2023).

Pj Gubernur Bali mengatakan bahwa langkah yang diambil sama sekali tidak bermuatan politis dan berharap masyarakat tidak mempersepsikan hal itu sebagai tindakan tendensius terhadap partai atau kelompok tertentu.

“Saya jelaskan bahwa penertiban alat sosialisasi pada lokasi acara merupakan keputusan rapat koordinasi wilayah dalam rangka persiapan kunker Presiden ke Bali yang dihadiri unsur Forkopimda Provinsi,” katanya.

Pj Gubernur Bali menyebut, rapat koordinasi wilayah tersebut dihadiri perwakilan dari Pemkab Badung dan Gianyar serta tim advance. Ia mengungkapkan, salah satu hasil Rakorwil adalah menyepakati pemebersihan dan merapikan jalur, khususnya terkait keberadaan alat sosialisasi yang tidak ada kaitannya dengan substansi kunjungan Presiden RI.

“Peserta Rakorwil sepakat untuk merapikan dan membersihkan jalur kunjungan dalam radius 20 meter. Termasuk keberadaan baliho, spanduk, dan alat sosialisasi yang tak ada kaitan dengan substansi kunjungan presiden,” sebutnya.

Pj Gubernur Bali pun menjelaskan, perwakilan Pemkab Gianyar yang hadir pada saat Rakorwil sudah diminta untuk berkoordinasi dengan pemilik alat sosialisasi yang terpasang di sekitar lokasi kunjungan presiden, baik itu milik parpol, calon legislatif, maupun tim sukses.

Namun sayangnya, hingga menjelang satu jam kunjungan Presiden RI, alat sosialisasi itu masih terpasang sehingga Pemprov Bali menurunkan Satpol PP untuk merapikannya.

Jika saja Pemkab Gianyar melakukan koordinasi dengan pihak pemilik alat sosialisasi sesuai haisl Rakorwil, ia memastikan Sat Pol PP Bali tak perlu turun langsung melakukan penertiban.

Pj Gubernur Bali menjelaskan bahwa penertiban baliho dan alat sosialisasi politik di sekitar lokasi kunjungan kerja juga dimaksudkan untuk menjaga netralitas kegiatan Presiden RI.

“Untuk diketahui, salah satu kegiatan yang dilakukan Bapak Presiden di Gianyar adalah penyerahan bantuan paket sembako kepada masyarakat. Hal ini merupakan implementasi kebijakan pemerintah dalam pengendalian inflasi. Sehingga pembersihan alat sosialisasi politik itu penting agar acara yang dilaksanakan tak bernuansa politik,” jelasnya.

Pj Gubernur Bali pun menegaskan bahwa apa yang dilakukan jajaran Satpol PP Bali hanya merapikan.

“Sesuai dengan hasil Rakorwil, petugas kita hanya merapikan alat sosialisasi yang miring dan hampir jatuh serta yang dipaku di pohon. Alat sosialisasi itu sama sekali tak dihilangkan, hanya dipindahkan ke tempat yang semestinya pada saat jalur dilalui rombongan RI 1," tegasnya.

"Yang kita rapikan bukan hanya alat sosialisasi yang berkaitan dengan Capres dan Cawapres tertentu, tapi termasuk yang lain seperti milik caleg dan partai,” jelas Pj Gubernur Bali.

Penjabat gubernur berlatar perwira tinggi Polri ini mengatakan bahwa setelah kunjungan Presiden RI usai, alat sosialisasi akan dipasang seperti semula.

“Harapan saya, pembersihan baliho dan alat sosialisasi lainnya tak dipersepsikan ke hal-hal yang bermuatan politis karena ini murni terkait kunjungan kenegaraan," katanya.

"Saya mohon masyarakat dapat memahami dengan baik, tolong jangan dipersepsikan sebagai tindakan tendensius. Kami di Pemprov Bali berkomitmen selalu menjaga netralitas ASN,” imbuh Pj Gubernur Bali.

(*)