Mendagri Tito Ancam Copot Kepala Daerah Jika Gagal Kendalikan Inflasi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa kepala daerah yang tak mampu mengendalikan inflasi di daerah akan dicopot dan diganti penjabat (pj).

Hal ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (6/11/2023). Menurut Tito Karnavian, hal itu sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi saat rapat bersama para menteri kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin 30 Oktober 2023 lalu.

"Bapak Presiden juga menegaskan bahwa jika ada performa yang tidak bagus, kapan saja bisa diganti dengan pj," kata Tito dilansir dari Antara, Senin (6/11/2023).

Tito mengaku, sudah beberapa kali mengganti kepala daerah yang tak mampu menangani inflasi. Karena itu, dia meminta, agar semua kepala daerah menaruh perhatian pada inflasi.

"Ada beberapa yang sudah ganti dan saya akan konsisten melaksanakan itu," tegas Tito.

Sebelumnya, Wali Kota Cimahi, Dikdik Suratno Nugrahawan dicopot dari jabatannya lantaran tak bisa mengendalikan inflasi.

Tito menyampaikan, Cimahi masuk dalam 10 besar tingkat inflasi tertinggi se-Pulau Jawa pada Mei, Juni, hingga Juli 2023. Padahal, sudah ada imbauan agar kepala daerah untuk turut serta menurunkan inflasi di daerahnya.

"Cimahi dari Mei, Juni, Juli. Mei sudah masuk 10 besar (inflasi) kabupaten/kota se-Jawa. Kan Jawa Timur 38 Kabupaten/Kota, Jawa Tengah 33, Jawa Barat kalau nggak salah 29. Tambah lagi DKI Jakarta dan Banten," ujarnya di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin 16 Oktober 2023 lalu.

"Artinya lebih dari 100 Kabupaten/Kota masuk, Mei, Juni, Juli. Mei rangking 10 besar, bahkan tertinggi inflasinya Juni juga tertinggi, di bulan Juli, dua kali nomor 1 tertinggi," sambung dia.

Padahal, kata Tito Karnavian, pihaknya sudah mewanti-wanti dan melakukan evaluasi terhadap upaya yang dijalankan pemerintah kota Cimahi. Dia mencatat, sumbangan inflasi didapat dari harga cabai yang tinggi disana.

"Padahal kita udah ingatkan, evaluasi oleh Irjen komoditas (yang) saya permasalahkan cabai itukan cimahi daerah tinggi cabai, daerah lain kabupaten kota lain cabai sudah turun, kenapa ini masih naik juga," ungkapnya.

Dia juga menyoroti intervensi yang dilakukan pemerintah kota Cimahi dalam menangani inflasi belum maksimal.

"Kemudian evaluasi ya saya lihat bahwa apa kemampuan menangani inflasi kesungguhannya tak serius," jelas dia.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta lebih banyaj anggaran yang digunakan pemerintah daerah untuk stabilisasi harga pangan. Dia khawatir kebanyakan anggaran digunakan untuk rapat koordinasi.

Hal ini disampaikan Mendagri Tito Karnavian dalam peluncuran Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak, di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta. Dia mewanti-wanti langkah konkret pemda untuk melakukan stabilisasi harga pangan di pasaran.

"Ada gerakan pangan murah, artinya murah kuncinya, untuk dijual, tapi harga subsidi dari pemerintah. Kita harap daerah menangkap supaya program ini berjalan, tapi yang diperbanyak adalah fisiknya, artinya barangnya nyampe ke masyarakat," kata dia di Kantor Kementan, Jakarta, Senin (16/10/2023).

Dia menegaskan, anggaran yang dimiliki pemda harusnya digunakan lebih banyak untuk mengendalikan harga pangan tadi. Artinya, porsi untuk rapat koordinasi atau persiapannya lebih sedikit.

"Jangan sampai yang dibuat adalah kegiatan rapat-rapar persiapannya, kemudian anggaran untuk inti GPM kepada masyarakat itu hanya 30 persen saja," tegasnya.

"Saya dapat laporan dari Pak Pejabat Gubernur Banten, arahannya ke pejabat kepala daerah mayoritas skema itu betul-betul fisiknya, evaluasi dan persiapan itu harus lebih kecil anggarannya," sambung Tito.