Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Mahfud Md Tak Sepakat Pulau Galang Jadi Tempat Penampungan Pengungsi Rohingya

Menko Polhukam, Mahfud Md tidak menjelaskan secara rinci alasan menolak Pulau Galang sebagai lokasi pengungsian warga Rohingya.

oleh Hanz Jimenez Salim diperbarui 10 Des 2023, 15:53 WIB

Diterbitkan 10 Des 2023, 15:52 WIB

Menko Polhukam Mahfud Md (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud Md memastikan, pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tidak akan menjadi tempat pengungsi Rohingya.

"Ndak (pengungsi Rohingya di pulau Galang), justru jangan sampai seperti Pulau Galang," kata Mahfud dilansir dari Antara, Minggu (10/12/2023).

Mahfud tidak menjelaskan secara rinci alasan menolak Pulau Galang sebagai lokasi pengungsian warga Rohingya. Hingga saat ini Mahfud beserta jajarannya masih berupaya mencari lokasi pengungsian di tempat lain.

Salah satu upayanya yakni meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau untuk membahas lokasi untuk penampung pengungsi Rohingya.

"Forkopimda tiga provinsi, Aceh Sumatra Utara dan Riau akan dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri untuk membicarakan itu," ucap Mahfud.

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma'ruf Amin membuka kemungkinan untuk menampung para pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Provinsi Kepulauan Riau.

Hal ini disampaikan Ma'ruf Amin usai menghadiri Peluncuran Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) 2024 dan Peresmian Universitas Indonesia Industrial Government (I-GOV) Ke-3 Tahun 2023 di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa 5 Desember 2023.

"Penempatannya di mana? Dulu kita punya Pulau Galang, nanti kita bicarakan lagi apa akan seperti itu," kata Ma'ruf Amin dilansir dari Antara, Rabu (6/12/2023).

Ia mengatakan, kedatangan pengungsi Rohingya yang kini mendapatkan penolakan dari masyarakat di Aceh merupakan permasalahan kemanusiaan yang harus ditanggulangi bersama antar-pemangku kepentingan.

Pemerintah Indonesia juga mengagendakan pembahasan solusi tersebut dengan Komisariat Tinggi PBB urusan Pengungsi (UNHCR) yang memiliki tanggung jawab atas masalah pengungsian.

Soal Pengungsi Rohingya ke Indonesia, Jokowi: Dugaan Kuat Ada TPPO

Pengungsi Rohingya berkumpul dalam tenda di pantai di Pulau Sabang, Provinsi Aceh, Indonesia, Minggu (3/12/2023). Lebih dari 100 pengungsi Rohingya, termasuk perempuan dan anak-anak, mendarat di pantai Aceh pada tanggal 2 Desember 2023 dini hari. (CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan bahwa ada dugaan kuat keterlibatan jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di balik pengungsi Rohingya yang berbondong-bondong ke Indonesia, khususnya Aceh. Jokowi menekankan pemerintah akan menindak tegas pelaku TPPO tersebut.

"Saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang semakin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama Provinsi Aceh. Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan TPPO dalam arus pengungsian ini," kata Jokowi dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (8/12/2023).

"Pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO," sambungnya.

Dia mengatakan, pemerintah akan memberikan bantuan kemanusiaan sementara untuk pengungsi Rohingnya. Namun, dengan menguatamakan kepentingan masyarakat lokal.

"Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengann organisasi internasional untuk menangani masalah ini," jelasnya.

Lanjutkan Membaca ↓