TNP2K Akui Kemiskinan Ekstrem 0 Persen Sulit Dicapai Pada 2024

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Suprayoga Hadi mengakui target menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2024 sulit tercapai. 

Namun, pemerintah masi optimistis angka kemiskinan ekstrem bisa diturunkan di angka 0,5. Adapun saat ini angka kemiskinan ekstrem per Maret 2023 sebesar 1,12 persen.

"Kita sempet menghitung antara 0,5 sampai 0,7 tetapi paling tidak sudah nol koma. Kita tujuannya memang nol koma kok. Kalau nol koma nol jelas imposible," ujar Suprayoga, di Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (14/12/2023).

Suprayoga menyebut, mengacu dari tren penurunan kemiskinan beberapa tahun terakhir dengan 0,92 persen terbesar dari 2,04 persen, pada Maret 2022 menjadi 1,12 persen pada 2023. Sementara, waktu tersisa target menurunkan kemiskinan ekstrem kurang dari setahun.

"Jadi memang kita antara 0,5 sampai 0,7 persen. Kalau bisa lebih kecil lagi kalau liat dari trennya dari 2,04 tahun lalu menjadi 1,12 kan turunnya hampir satu persen ya. Katakankanlah 1,12 dikurangi 0,9 ya mungkin bisa 0,3an. Berarti sekali lagi target kita yang lebih optimis antara 0,5 sampai 0,7 yang realistis," ujar Suprayoga.

Sementara untuk tingkat kemiskinan nasional, baru mencapai 9,36 persen. Sementara target RPJMN 2020-2024 adalah 6,5-7,5 persen.

"Target kemiskinan ekstrem yang mengrah pada 0 persen tren kemisksinan turun meskipun untuk kemiskinan nasional luar biasa besar tantangannya karena menurunkan dalam satu tahun 1,8 persen, karenanya pemerintah bekerja ekstra," ujarnya.

Presiden Jokowi menyatakan pemerintah akan mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, serta pembangunan SDM jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan.

Dalam rangka hal tersebut, kata Jokowi, pemerintah menyiapkan anggaran perlindungan sosial yang dialokasikan sebesar Rp 493,5 triliun.

"Reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, perbaikan basis data penerima antara lain melalui penguatan data registrasi sosial ekonomi, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024," kata dia pada Pidato Nota Keuangan 2024, Rabu (16/8/2023).

Sementara untuk menghadirkan SDM yang sehat dan produktif, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp186,4 triliun atau 5,6% dari APBN.

"Anggaran tersebut diarahkan untuk transformasi sistem kesehatan, mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif, meningkatkan akses dan kualitas layanan primer dan rujukan, menjamin tersedianya fasilitas layanan kesehatan yang andal dari hulu ke hilir, mengefektifkan program JKN," tutur dia.

"Serta mempercepat penurunan prevalensi stunting agar mencapai 14% di tahun 2024, yang dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi," tutup Jokowi.