Menpan RB Minta Daerah Harus Punya Super Apps yang Terintegrasi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas meminta pemerintah daerah tak melulu memperbanyak aplikasi untuk sistem atau pun pelayanan masyarakatnya. Melainkan, membuat satu aplikasi saja yang mencangkup kebutuhan keseluruhan pelayanan.

"Setahun saya jadi menteri, enggak pernah mau disuruh ngeresmiin aplikasi. Karena kemarin itu, satu inovasi satu aplikasi, sehingga banyak sekali," ujar Menpan RB saat ditemui pada peluncuran super apps Tangerang Ayo dan Tangerang Goverment University, di Kota Tangerang, Kamis (21/12/2023).

Padahal, yang sejalan dengan arah kebijakan Kemenpan-RB, ke depan itu sudah tidak boleh satu inovasi satu aplikasi. Sehingga, dalam satu penerapan aplikasi sudah bisa untuk menjangkau pelayanan atau berbagai inovasi yang dilahirkan di daerah tersebut.

Menpan RB pun mencontohkan Super Apps milik Kota Tangerang, yakni Tangerang Live yang bisa diunduh oleh masyarakat dan Tangerang AYO yang dikhususkan untuk para ASN ataupun pegawai Kota Tangerang, untuk memberikan pelayanan.

"Aplikasi ini mengintegrasikan seluruh layanan di kota ini, layanan yang ada di masyarakat atau ASN-nya. Sehingga, ini bisa jadi model bagaimana super apps di daerah lain memiliki integrasi serupa seperti di Kota Tangerang," kata Menpan RB.

Sehingga, seorang pegawai Pemkot Tangerang terutama di bidang pelayanan, sudah bisa hanya menggunakan handphone atau smartphonenya saja, untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya saja di bidang administrasi kependudukan, mau mengurus KAI, KTP dan sebagainya.

"Tapi kelebihannya di sini, meski Kota Tangerang sempat belajar dari Banyuwangi, tapi Kota Tangerang bisa mengintegrasikan semua pekerjaan ASN membantu masyarakat tadi ke e-Kinerja," katanya.

Makanya, Menpan RB sangat optimistis bila Indonesia bisa menuju digitalisasi birokrasi yang lebih serius lagi. Hal ini seiring dengan goverment technology yang baru ditandatangani Presiden Jokowi.

Sementara, lahan yang sebelumnya diperuntukan Pekan Olahraga Provinsi Banten, kini berubah fungsi menjadi Grha Bakti Karya untuk pengembangan sumber daya manusia.

"Bukan hanya untuk Pemkot Tangerang, tapi juga bisa untuk masyarakat. Kalau untuk khusus pegawai, Grha Bakti Karya ini menjadi Tangerang Goverment University, pusatnya pengembangan SDM untuk meningkatkan kompetensi, keahlian, agar birokrasi semakin profesional," jelas Arief.

Jadi, dia menegaskan, bukan hanya untuk ASN saja. Pengembangan SDM juga dilakukan untuk pegawai P3K dan honorer. Total, kurang lebih ada 20 ribu pegawai yang melakukan pelatihan dan peningkatan SDM di gedung tersebut.

"Makanya, tidak bisa tertampung semua di gedung ini, jadi 70 persen akan belajar melalui daring aplikasi Tangerang Goverment University, karena sudah ada aturan Kemenpan RB-nya, setiap pegawai harus melewati 20 jam pembelajaran dalam satu tahun," ujarnya.