Bangun 630 BTS di Papua, Jokowi Perintahkan Panglima TNI dan Kapolri Jamin Keamanan

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa masih ada 630 proyek Base Transceiver Station (BTS) 4G di Papua yang saat ini belum terselesaikan. Pasalnya, kata dia, medan di lokasi pembangunan BTS tersebut sangat sulit.

"Hari ini persoalan lapangannya, pembangunannya bisa diselesaikan, meskipun masih ada yang tertinggal 630 yang berada di tanah Papua. Memang di sana medannya juga sangat sulit," kata Jokowi saat meresmikan Pengoperasian Sinyal BTS 4G Bakti serta Integrasi Satelit Satria-1 di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Kamis (28/12/2023).

Selain itu, kata dia, keamanan para pekerja juga harus didampingi. Jokowi telah memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan pendampingan dari sisi keamanan agar pembangunan BTS 4G bisa dimulai.

"Tadi pagi saya sudah perintahkan ke Panglima TNI dan Kapolri agar pembangunan bisa segera dimulai dan didampingi dari sisi keamanannya sehingga semuanya masalah-masalah yang ada bisa kita selesaikan dengan baik," jelasnya.

Jokowi juga meminta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, untuk merampungkan sisa BTS 4G yang belum terbangun. Dia mencatat janji Menkominfo soal target penyelesaian proyek BTS 4G pada awal 2024.

"Saya catat pak Menteri Kominfo tadi janjinya tahun depan semester 1. Jangan siap-siap lho, saya catat bener lho," tutur Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekankan pentingnya penyiapan infrastruktur untuk memudahkan konektivitas antar masyarakat di Indonesia.

Tak seperti negara lain, Jokowi mengatakan Indonesia merupakan negara besar yang memiliki 17.000 pulau dengan kondisi geografis beragam.

Hal ini disampaikan Jokowi saat meresmikan Pengoperasian Sinyal BTS 4G Bakti serta Integrasi Satelit Satria-1, di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Kamis (28/12/2023)

"Sehingga yang namanya penyiapan infrastruktur baik itu infrastruktur jalan, pelabuhan, airport bandara, dan juga pembangunan infrastruktur kesehatan pendidikan sangatlah tidak mudah. Tidak seperti negara-negara yang lain, yang hanya satu daratan," kata Jokowi sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (28/12/2023).

Oleh sebab itu, kata dia, Indonesia membutuhkan konektivitas untuk menjangkau dan menghubungkan satu daerah ke daerah lain. Selain itu, Jokowi menuturkan konektivitas diperlukan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

"Kita membutuhkan yang namanya konektivitas untuk menjangkau, untuk menghubungkan dari satu pulau ke pulau yang lain, satu provinsi ke provinsi yang lain, satu daerah ke daerah yang lain, dalam rangka untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa," jelasnya.

Jokowi menyampaikan pemerintah telah membangun berbagai infrastruktur konektivitas salah satunya, pembangunan BTS. Hanya saja, dia menyebut proyek pembangunan BTS tersandung kasus korupsi.

"Kita sudah membangun berbagai infrastruktur konektivitas, kita juga membangun tol langit agar seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang setara dunia digital, termasuk dalam pembangunan BTS. Masalahnya, ada problem. Korupsi. Sehingga berhenti," tutur Jokowi.

Dia mengaku langsung memerintahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menyelesaikan kasus hukum, tanpa membuat pembangunan proyek BTS berhenti.

Jokowi khawatir proyek BTS mangkrak karena ada korupsi.

"Karena biasanya kalau sudah ada masalah, apalagi yang namanya korupsi, langsung berhenti proyeknya. Kalau ndak mangkrak, nggak bisa diteruskan," ucap dia.

"Dan saat itu pak Jaksa Agung 'siap pak akan kami dampingi secara administrasi hukumnya dan administrasi prosedur yang lain-lainnya'. Sehingga yang di Kominfo juga bekerja lagi itu memiliki rasa percaya diri," sambung Jokowi.

Dia pun senang proyek BTS di Kabupaten Talaud dapat terselesaikan. Jokowi menuturkan bahwa proyek BTS dibangun untuk kepentingan masyarakat.

"Ini kembali, ini untuk kepentingan masyarakat, ini untuk kepentingan rakyat, jangan sampai ada masalah hukum proyeknya dihentikan, proses hukumnya dilakukan, ini nya tidak bsia diteruskan. Sudah uangnya hilang, proyeknya nggak berjalan, rugi kanan-kiri semuanya rugi," pungkas Jokowi.