BKN Tekankan Turunan UU ASN Harus Relevan dengan Kondisi Terkini

Liputan6.com, Jakarta Penerbitan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) berisi beberapa muatan yang substansinya menyangkut manajemen ASN terbaru, termasuk penataan tenaga non-ASN. Perubahan sejumlah substansi manajemen bagi PNS dan PPPK yang disebut sebagai pegawai ASN tersebut selanjutnya akan disiapkan aturan turunan penerapannya. 

Pembahasan ini menjadi topik utama Rapat Koordinasi Paguyuban antara BKN bersama KemenPANRB, LAN, KASN, dan ANRI yang berlangsung pada November 2023 lalu di Denpasar, Bali.

Menindaklanjuti aturan turunan penerapan UU ASN terbaru, Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menyinggung soal manajemen ASN yang menurutnya harus relevan dengan kondisi terkini, terutama dalam poin pengelolaan manajemen talenta, karier pegawai, dan sistem manajemen kinerja ASN. 

Terkait penataan non-ASN, Haryomo mengingatkan agar penyelesaiannya perlu memperhatikan proyeksi pertumbuhan jumlah ASN dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas berharap instansi paguyuban dapat menyelesaikannya kurang dari 6 (enam) bulan sejak pengesahan dilakukan. Ia juga menyampaikan ada beberapa isu strategis yang akan dituangkan dalam turunan UU ASN yang menjadi PR (baca: pekerjaan rumah) bagi instansi paguyuban, termasuk dalam hal penerapan aturannya.

Dalam kunjungan kerjanya di Denpasar, Plt. Kepala BKN juga sekaligus meninjau pelaksanaan seleksi CASN yang tengah berlangsung di sejumlah titik lokasi di Denpasar, salah satunya di Kanreg X BKN Denpasar. Pada kesempatan tersebut, Plt. Kepala BKN juga mengajak para instansi paguyuban termasuk Menteri PANRB untuk melihat suasana pelaksanaan SKD bagi CPNS dan Seleksi Kompetensi bagi PPPK tersebut.

(*)