Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md meminta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno untuk menjadwalkan pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Hal ini disampaikan Mahfud saat menemui Pratikno, Senin, 29 Februari 2024.
Baca Juga
Namun, Pratikno baru akan mengatur pertemuan Mahfud dan Jokowi usai Kamis 1 Februari 2024. Pasalnya, Jokowi baru kembali ke Jakarta pada Kamis malam, pasca melakukan kunjungan kerja (kunker) ke berbagai daerah.
Advertisement
"Pak Mensesneg menyampaikan ke Menko Polhukam. Pak Presiden sedang berada di luar kota, kunker ke daerah. Dan akan kembali hari kamis depan 1 Februari 2024," jelas Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana kepada wartawan, Selasa (30/1/2024).
"Pak Mensesneg akan melaporkan permohonan Pak Menko Polhukam kepada presiden pada kesempatan yang sama. Akan diinforkan setelah Pak Presiden kembali ya ke Jakarta," sambungnya.
Dia menegaskan Mahfud belum menyampaikan surat permohonan mundur dari jabatan Menko Polhukam saat bertemu Pratikno. Ari menjelaskan menteri yang mundur harus menyerahkan surat pengunduran diri kepada Jokowi.
"Kalau proses pengunduran diri kan sama aja seperti yang dilakukan menteri lain, menyampaikan surat resign ke Pak Presiden. Itu biasa dilakukan. Cuma pasa kasus ini Pak Menko Polhukam ingin bertemu dulu, menghadap Pak Presiden," tutur Ari.
Mahfud akan Mundur Sebagai Menteri
Sebelumnya, calon wakil presiden Mahfud Md memastikan akan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Hal ini dikatakan Mahfud karena Ganjar Pranowo memintanya mundur.
"Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar, bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara settingan Pak Ganjar itu," kata dia pada acara Tabrak Prof! yang disiarkan dalam YouTube Mahfud MD official, Selasa, 23 Januari 2024.
Ia menuturkan, pada penutupan debat cawapres Minggu 21 Januari 2024 lalu, dirinya membacakan pernyataan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah mengangkatnya selama empat setengah tahun sebagai Menko Polhukam.
Mahfud pun percaya jika Jokowi memiliki niat baik untuk rakyat ketika mengangkat dirinya sebagai Menko Polhukam.
"Dan saya membantunya sekarang. Pun saya bersedia bersama Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas karena menurut saya Pak Ganjar adalah calon presiden," ujar dia.
Â
Advertisement
Memberi Contoh
Menurut aturan, Mahfud mengatakan, tidak ada keharusan untuk mundur bagi menteri yang maju dalam pesta demokrasi. Peraturan itu menurutnya sudah ada sejak dulu dan kini ditambah dengan wali kota yang tidak harus mundur dari jabatannya.
"Gitu kan aturannya ditambah, padahal itu aturan lama yang hanya menyebut menteri dan pejabat-pejabat tertentu. Tapi tidak apa-apa," ujar dia.
Yang kedua, dia ingin memberi contoh kalau menjadi calon wakil presiden masih merangkap apakah menggunakan kedudukannya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak. Dia menegaskan tidak menggunakan fasilitas negara.
"Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua tugas-tugas, semua surat-surat masuk, pasti selesai tidak sampai seminggu di meja saya, meskipun saya cawapres," ujar Mahfud.