Kekhawatiran Kementan Bila Produktivitas Padi Tak Digenjot, Ini Dampaknya

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) menyampaikan bahwa produksi beras tahun 2023 turun ke 30 juta ton dari produksi pada 2022, yakni 31 juta ton. Pemicunya karena kekeringan akibat El Nino.

"Kita semua tahu sejak awal tahun lalu sampai awal tahun ini masih El Nino. Artinya apa, ini El Nino Gorila, panjang durasinya. Biasanya El Nino 4-6 bulan, ini setahun lebih sedikit," kata Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSMP) Kementan Dedi Nusyamsi, di Bogor (Rabu/21/2/2024).

Menurutnya, penurunan produksi beras nasional tahun 2023 akibat El Nino memicu ketidakstabilan harga di pasaran. Kendati harganya terus melonjak, konsumsi beras justru terus meningkat.

"Setiap tahun yang mengkonsumsi beras di Indonesia bertambah 4 juta. Produksi turun, yang makan meningkat. Jadinya seperti sekarang ini," terangnya.

Berkurangnya pasokan, gangguan panen, dan kebijakan larangan ekspor dari sejumlah negara membuat harga beras terus melesat hingga kini.

Apabila produktivitas padi di Indonesia tidak terus digenjot, Dedi khawatir Indonesia akan kekurangan bahan pangan utama.

"Di saat yang sama negara seperti India, Vietnam, Thailand menahan berasnya untuk tidak di ekspor. Jadi sekarang meskipun kita punya duit, belum tentu dapat beras (impor)," kata Dedi.

Oleh sebab itu, sektor pertanian menjadi fokus utama Pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satunya memberikan kemudahan mendapatkan pupuk bersubsidi cukup hanya dengan menggunakan KTP.

Selain itu, Kementan juga akan memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi dan menjaga keterjangkauan harga pupuk nonsubsidi. Sebab, turunnya produksi beras juga dipicu berkurangnya alokasi pupuk subsidi.

"Kenapa (produksi beras) berkurang? karena ketersediaan pupuknya juga terbatas. Keterbatasan ini juga dipicu harga pupuknya naik, sementara duitnya (anggarannya) tetap sama, kurang lebih Rp 25 triliun," terangnya.

Dedi menjelaskan, dari 2014 hingga 2018 alokasi pupuk subsidi relatif konstan di angka 9,5 juta ton. Kemudian, sejak tahun 2019, anggaran subsidi pupuk terus mengalami penurunan hingga berada di Rp24 triliun pada 2023.

Melambungnya harga pupuk lantaran bahan bakunya impor dari Rusia. Sementara Negeri Beruang Merah ini sedang berperang dengan Ukraina.

"Itu yang menyebabkan harga pupuk naik, duitnya tetap berarti jumlah pupuk yang bisa dibeli pasti berkurang, alokasi pupuk subsidi juga berkurang dari 9,5 juta ton, turun 7,5 juta ton, turun 6,5 juta ton, turun lagi jadi 4,8 juta ton," kata dia.

"Jadi benar apa yang dikatakan oleh para petani itu bahwa ternyata pupuk berkurang, produksi pun berkurang. Dan paling banyak dipermasalahkan oleh para petani saat ini, tidak lain adalah pupuk," tambahnya.

Untuk mengatasi hal ini, Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman telah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar alokasi pupuk subsidi tahun ini ditambah menjadi Rp14 triliun.

Hal ini sebagai salah satu upaya untuk mendongkrak kembali produksi khusunya padi dan jagung.

"Alhamdulillah usulan disetujui oleh Presiden. Nah saat ini penyuluh juga terus kami latih untuk meningkatkan produksi jagung dan padi nasional termasuk nantinya mengedukasi petani terkait mekanisme pemakaian pupuk agar tidak berlebih, pungkasnya.