Indikator Politik Indonesia: 68,6% Orang Tak Setuju Jika Pilpres 2024 Diulang Tanpa Prabowo-Gibran

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi memaparkan sebanyak 68,6% koresponden tak setuju jika Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 diulang tanpa pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Diketahui, pemohon pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md meminta agar Pilpres 2024 diulang tanpa pasangan Prabowo-Gibran. Hal itu tertuang dalam permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

"Tapi kalau ditanya, 68,6% kurang setuju atau tidak setuju sama sekali. Total hampir 69% lebih tinggi lagi yang tidak setuju," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam paparan survei secara daring, Minggu (21/4/2024).

Dia menjelaskan, mayoritas koresponden yang menyatakan tidak setuju berasal dari basis pendukung Prabowo. Sementara yang setuju mayoritas dari basis pendukung Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sebesar 24,3%.

"Tidak setuju rata-rata dari basis Prabowo yang setuju terhadap permintaan itu dari basis Mas Anies dan Mas Ganjar," papar Burhanuddin.

Namun, dia mengungkapkan, ada hal menarik dalam temuannya di lapangan, yakni basis pendukung PDIP tak setuju jika Pilpres 2024 diulang tanpa Prabowo-Gibran.

Padahal, kata Burhanudin, permohonan tetsebut, diajukan oleh kuasa hukum paslon 03 yang diusung oleh PDIP.

"Berdasarkan partai, ini menarik gugatan itu diajukan oleh kuasa paslon 03 tapi basis PDIP (55,1 persen) mayoritas tidak setuju. Jadi ini ada diskoneksi dari aspirasi elit dengan basis masa, mungkin basis PDIP merasa sudah saatnya untuk move on," tandas dia.

Reporter: Alma Fikhasari (Merdeka.com)

Sebelumnya, Lembaga Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkait tingkat kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024. Mayoritas responden pun menyatakan puas atas penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Tingkat kepuasan publik terhadap penyelenggaraan pemilu di survei April 2024 mencapai 75,7 persen, atau 76 persen kalau saya bulatkan," kata Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei terkait persepsi publik atas penegakan hukum, sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), dan isu terkini pasca Pilpres 2024, Minggu (21/4/2024).

Sementara masyarakat yang tidak puas dengan penyelenggaraan Pemilu 2024 ada sebanyak 23,7 persen. Jika dibandingkan dengan survei pasca Pemilu 2024 atau setelah 14 Februari lalu, Burhanuddin menemukan adanya penurunan.

"Saat itu 82 persen merasa puas, sekarang 76 persen, jadi turun sekitar 6 persen," jelas dia.

Menurutnya, kondisi tersebut biasanya terjadi lantaran pihak yang pilihan capresnya kalah merasa dicurangi, sehingga menyatakan tidak puas. Pola semacam itu pun memang banyak ditemukan sejak masa pemilu pasca reformasi.

"Karena umumnya mayoritas responden belum tahu capres yang didukungnya kalah. Tapi setelah beberapa minggu, beberapa bulan baru tahu capresnya kalah," kata Burhanuddin.

Hal itu pun terbukti dalam survei bahwa mayoritas basis pemilih Prabowo-Gibran sebanyak 89,9 persen mengaku puas dengan penyelenggaraan Pemilu 2024. Sementara pendukung Anies-Cak Imin 39,8 persen puas, dan Ganjar-Mahfud 51,3 persen.

Mereka yang tidak puas penyelengaraan Pemilu 2024 dari pendukung Prabowo-Gibran sebanyak 9,9 persen, Anies-Cak Imin 60,2 persen, dan Ganjar-Mahfud 48,7 persen.

"Tetapi meskipun ada penurunan tingkat kepuasan penyelenggaraan pemilu itu penurunannya 6 persen itu termasuk kecil. Karena saya punya data sebelumnya di tahun 2019 penurunannya nggak main-main, awalnya 90 persen puas, dalam 2 bulan kemudian yang puas cuma 60 persen. Turunnya 30 persen waktu 2019, saat Pak Prabowo berkompetisi dengan Pak Jokowi," Burhanuddin menandaskan.

Survei Indikator Politik Indonesia dilaksanakan pada 4 April sampai dengan 5 April 2024 dengan target populasi adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon, yakni sekitar 83 persen dari total populasi nasional.

Sampel dipilih melalui metode Random Digit Dialing (RDD), yaitu proses pembangkitan nomor telepon secara acak dan mendapatkan sebanyak 1201 responden.

Adapun margin of error dalam survei ini diperkirakan kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dan asumsi simple random sampling. Wawancara terhadap responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih.

Lembaga Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkait tingkat kepercayaan publik terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas hasil Pemilu 2024. Sebanyak 73,3 persen masyarakat pun menyatakan percaya atas putusan lembaga penyelenggara pemilu itu.

"KPU sudah mengeluarkan pernyataan mengenai hasil Pemilu. Ternyata yang tahu hanya 47,8 persen dan tidak tahu 52,2 persen," tutur Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei terkait persepsi publik atas penegakan hukum, sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), dan isu terkini pasca Pilpres 2024, Minggu (21/4/2024).

Dari temuan tersebut, lanjut Burhanuddin, pihaknya menanyakan ke responden yang mengetahui saja dan ke seluruh responden, apakah mereka percaya atau tidak terkait putusan KPU yang menyatakan Prabowo-Gibran unggul dalam Pilpres dan PDIP teratas di Pileg.

"Ternyata kalau mereka tahu putusan KPU terkait dengan hasil pemilu, itu tingkat kepercayaannya lebih tinggi dari semua responden. Jadi kalau ditanya kepada semua responden tingkat kepercayaannya 73,3 persen, tetapi kalau kita tanya khusus di kalangan mereka yg tahu saja tingkat trust terhadap keputusan kpu berkaitan hasil pemilu itu 81,6 persen," ucap dia.

Berdasarkan basis pemilih, Indikator Politik Indonesia menemukan bahwa mayoritas percaya terhadap keputusan KPU tentang hasil Pemilu 2024 lebih banyak di basis pendukung Prabowo-Gibran dengan 87,7 persen, menyusul Ganjar-Mahfud 49 persen dan Anies-Cak Imin 35,1 persen.

Sementara yang tidak percaya mayoritas ada di basis pendukung Anies-Cak Imin dengan 58,9 persen, Ganjar-Mahfud 44,5 persen, dan Prabowo-Gibran 8,3 persen.

"Mayoritas basis Prabowo-Gibran percaya. Basis Ganjar-Mahfud terbelah kurang lebih imbang. Sementara basis Anies-Muhaimin mayoritas tidak percaya dengan keputusan KPU terkait hasil Pemilu 2024," Burhanuddin menandaskan.