Gerindra: Nomenklatur Kementerian Jadi 40 Baru Aspirasi dan Masukan

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku bingung dengan beredarnya kabar pemerintahan Prabowo-Gibran bakal menambah nomenklatur kementerian menjadi 40. Menurut dia, sejauh ini isu tentang kabinet Prabowo-Gibran masih sebatas aspirasi.

"Saya juga bingung bahwa kemudian, saya pikir itu juga merupakan masukan aspirasi karena yang beredar ada penambahan kementerian ini itu," kata Dasco kepada wartawan di Jakarta, Kamis (9/5/2024).

Menurutnya, Prabowo hingga kini fokus untuk merancang program kerja sesuai dengan janji kampanye. Sehingga, belum ada pembahasan mengenai nomenklatur kementerian.

"Sampai dengan saat ini Pak Prabowo masih fokus justru untuk merancang janji program yang dijanjikan dalam kampanye. Nah itu untuk nomenklatur kementerian itu belum ada," ungkapnya.

Selain itu, Dasco mengaku, belum ada pembahasan untuk merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk menambah jumlah kementerian.

Dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, jumlah kementerian telah diatur dalam Pasal 15. Paling banyak adalah 34 kementerian.

"Ya justru kan belum ada, makanya saya bingung. Jadi ya kita anggap saja itu aspirasi, masukan gitu," tukasnya.

Wapres Ma'ruf Amin menyatakan bahwa jumlah kementerian dalam era Kabinet Indonesia Maju (KIM) saat ini sudah mencapai komposisi yang ideal untuk pemerintahan di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wapres sebagai tanggapan terhadap wacana penambahan jumlah pos kementerian dalam kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Jumlahnya saat ini, yaitu 34 kementerian, sudah cukup ideal menurut saya," kata Wapres Ma'ruf Amin setelah menghadiri acara halal bihalal Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Selasa (7/5/2024)

Namun, Wapres menambahkan bahwa jika Presiden dan Wakil Presiden terpilih menganggap penambahan jumlah pos kementerian sebagai kebutuhan, maka wacana tersebut bisa direalisasikan.

"Tetapi jika dianggap perlu, bisa saja lebih dari itu. Jika diperlukan, mungkin bisa lebih dari itu," katanya dikutip dari Antara.

Mantan capres Ganjar Pranowo menyatakan memaklumi apabila presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menambah jumlah kementerian/lembaga menjadi 40. Menurutnya, dalam dunia politik ada politik akomodasi.

"Saya paham karena saya politisi, saya sangat paham pasti politik akomodasi pasti dilakukan," kata Ganjar di Galeri Nasional, Jakarta, Rabu (8/5/2024).

Meski demikian, Ganjar menilai undang-undang yang mengatur membatasi jumlah kementerian menjadi 34. Apabila diubah maka akan ada kecurigaan masyarakat.

"Sudah ditentukan jumlahnya sehingga kita tidak bisa mengubah kecuali peraturannya diubah, kalau orang mengikuti itu maka atau membuat sendiri aturan maka melanggar UU enggak boleh," kata dia.

Sebelumnya, wacana penambahan pos kementerian di Indonesia diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, kepada wartawan di kompleks gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta pada hari Senin.

Habiburokhman mengatakan bahwa wacana tersebut wajar untuk dibahas mengingat kabinet Prabowo-Gibran akan melibatkan banyak pihak.

"Meskipun 'gemuk' dalam arti banyaknya, dalam konteks negara, jumlah yang banyak bisa diartikan sebagai kekuatan. Negara kita besar, tantangannya besar, targetnya besar," ungkapnya.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com