Kepala Otorita IKN Mundur, Fraksi PKS DPR RI Nilai Saatnya Evaluasi Ulang

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS DPR RI Suryadi Jaya Purnama menyayangkan mundurnya Kepala Otorita IKN (OIKN) Bambang Susantono beserta Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe secara bersamaan.

Suryadi menyoroti mundurnya dua pejabat hanya berselang dua bulan menjelang rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar upacara peringatan HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 di IKN.

"Kami menyatakan prihatin atas mundurnya kedua pejabat penting Otorita IKN (OIKN) ini. Kami juga memandang pengunduran diri kedua pucuk pimpinan OIKN ini tentunya akan menjadi pukulan berat bagi OIKN secara organisasi," kata Suryadi pada wartawan, Senin (3/6/2024).

Menurut dia, Otorita IKN (OIKN) secara organisasi akan tetap membutuhkan waktu untuk dapat melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang tiba-tiba ini.

"Kami menilai perkembangan IKN memang masih jauh dari target, baik dari fisik maupun finansial," ucap Suryadi.

Suryadi menyebut, yang terjadi hingga hari ini total anggaran dikucurkan untuk pembangunan IKN hingga tahun 2024 sudah akan menembus Rp75,4 triliun atau 16,1 persen dari total anggaran IKN sekitar Rp466 triliun. Sedangkan pendanaan melalui KPBU maupun investasi swasta murni terbilang masih rendah.

"Sedangkan nvestasi yang masuk ke IKN baru Rp 47,5 triliun, yaitu dari sektor swasta Rp 35,9 triliun dan sisanya dari sektor publik Rp 11,6 triliun," kata dia.

"Padahal, ditargetkan investasi yang masuk mencapai Rp 100 triliun hingga akhir tahun ini. Kurangnya minat swasta dalam pembangunan IKN ini menunjukkan kurang matangnya perencanaan yang dibuat oleh Pemerintah," sambung Suryadi.

Menurut Suryadi, kegagalan Pemerintah mendatangkan pendanaan swasta maupun asing ini juga terlihat pada dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025 yang menyebutkan bahwa penggalangan dukungan negara mitra bagi pengembangan IKN baru menghasilkan 39 (tiga puluh sembilan) letter of interest (LoI) kerja sama investasi dengan perusahaan Singapura, Malaysia dan Kazakhstan.

"Sekali lagi kami meminta Pemerintah untuk mengevaluasi ulang kebijakan pembangunan IKN yang hingga kini masih belum mampu menarik investor," pungkas dia.

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menilai, mundurunya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan wakilnya Donny Rahajoe membuktikan pembangunan IKN banyak masalah.

"Catatan penting bagi seluruh pihak bahwa sebenarnya cukup banyak masalah-masalah yang ada di dalam proses IKN. Kita sempat mendengar banyak gaji yang belum turun, kita sempat mendengar protect-protect masyarakat adat yang belakangan ini semakin keras, di samping tuntutan-tuntutan yang sangat besar," kata Daniel di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (3/6/2024).

Menurut Daniel, target terlalu banyak dan tidak reevan dan banyak hal dalam persiapan belum tercapai.

"Seperti mengejar target-target untuk sampai 17an misalnya. Target target pembangunan, infrastruktur, bahkan Pak Basuki pun sempat bicara kan bagaimana dia pindah kalau misalkan fasilitas dasar air aja belum ada," terang dia.

"Catatan penting sekaligus untuk semua yang terlibat benar benar menimbang kembali target target yang relevan dan sesuai dengan kemampuan itu seperti apa," sambung Daniel.

Menurut Ketua DPP PKB itu, Bambang pasti takut hingga gemetar melihat banyaknya target di IKN.

"Rasanya siapapun kepala otorita IK’pasti akan gemeter kakinya karena begitu tinggi targetnya. Jadi selamat kepada Pak Menteri PU dan Wakil Bang Raja Juli mudah mudahan kakinya kuat tidak gemeter," kata dia.

Menurut Daniel, tak hanya pejabat, masyarakat juga melihat dari luar target pemerintah terlalu besar.

"Masyarakat kan merasa ya setengah nggak yakin lah. ya kalau cuma sekedar ngumpul sih mungkin bisa ya, kalau dipaksakan ya, tetapi dlm rangka kesiapan pindah, kesiapan ibu kota gitu ya, justru saya malah jangankan IKN pondok indah aja, bisa sampai skrng hidup itu butuh 30 tahun," pungkasnya.