Soal Izin Tambang Ormas, Sekjen PAN Dukung Sikap Ketua Umum Muhammadiyah

Liputan6.com, Jakarta - Sekjen PAN Eddy Soeparno menyampaikan apresiasi terkait pernyataan Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir mengenai izin tambang untuk Ormas Keagamaan. 

Menurut Eddy, sikap Haedar menunjukkan kehati-hatian dengan mempertimbangkan peran dan kompetensi Muhammadiyah di bidang dakwah, pendidikan dan kesehatan masyarakat.

"Alhamdulillah saya bersyukur pandangan Pak Haedar senafas dengan kami bahwa kesempatan ini harus di approach secara hati-hati dan dengan pertimbangan yang matang," kata Eddy di Jakarta, Jum'at (14/6/2023).

Diketahui, Haedar Nashir menyampaikan tanggapan mengenai izin pertambangan untuk Ormas Keagamaan yang diberikan pemerintah.

Menurut Eddy, pernyataan Haedar Nashir merupakan refleksi dari peran Muhammadiyah yang selama ini yang konsisten menyerukan kebaikan, kemanfaatan dan kelestarian lingkungan. 

"Kiprah dan reputasi Muhammadiyah selama ini yang konsisten dalam menyerukan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan dengan aksi-aksi nyata menyelamatkan lingkungan," 

"Ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian ketika menerima kesempatan untuk mengelola izin pertambangan," lanjutnya. 

Eddy berharap, sikap Muhammadiyah yang mengedepankan asas kehati-hatian ini bisa menjadi teladan untuk menyikapi aturan izin tambang untuk Ormas Keagamaan. 

"Walaupun sudah terbukti sukses mengelola ribuan rumah sakit, ratusan universitas dan ribuan sekolah di seluruh Indonesia, Muhammadiyah sangat prudent dan menerapkan asas kehati-hatian meski pintu terbuka lebar untuk mengelola izin pertambangan," jelasnya. 

Eddy mengaku berkomitmen untuk menjaga marwah dan reputasi Ormas Keagamaan yang selama ini merupakan teladan dan panduan untuk masyarakat. 

"Saya sampaikan sebelumnya bahwa, baik sebagai Sekjen PAN maupun Pimpinan Komisi VII DPR saya secara pribadi merasa terpanggil untuk menjaga marwah dan reputasi Ormas Keagamaan karena di dalamnya adalah mereka guru-guru kita, pendidik dan pemuka yang menjadi panutan warga,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menegaskan organisasinya tidak akan tergesa-gesa terkait konsesi tambang yang ditawarkan oleh pemerintah.

"Tidak akan tergesa-gesa dan mengukur diri agar tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara," ujarnya seperti dilansir Antara.

Abdul mengatakan Muhammadiyah belum ada keputusan akan menolak atau menerima konsesi tambang tersebut.

Organisasi keagamaan Islam non-pemerintah itu menegaskan akan mengkaji semuanya dari berbagai aspek dan sudut pandang yang menyeluruh.

"Keputusan sepenuhnya berada di tangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ormas keagamaan mengelola tambang tidak otomatis, tetapi melalui badan usaha disertai persyaratan yang harus dipenuhi," kata Abdul.