Soal Transisi Pemerintahan Baru, Menko PMK: Pokoknya Kerja, Fokus, dan Koordinasi dengan Baik

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan, kabinet Indonesia Maju (KIM) masih fokus bekerja dan berkoordinasi dengan baik. Hal ini disampaikan Muhadjir menanggapi transisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran.

"Biasa saja, pokoknya kerja, fokus, berkoordinasi dengan baik," ujar Muhadjir di Kantor Pusat Muhammadiyah, Jakarta, Senin (17/6/2024).

Muhadjir mengungkapkan, berbagai kesiapan menuju transisi pemerintahan baru telah dikooordinasikan. Hal ini pun menjadi pembahasan dalam rapat rapat anggaran untuk persiapan tahun 2025.

"Kemarin juga sudah kita mulai dari waktu rapat di kabinet ini semua menteri juga sudah mengasumsikan tahun 2025 itu akan ada pemerintahan transisi, termasuk kemarin pembahasan anggaran di Banggar, kita juga asumsinya sudah begitu," tuturnya.

Mengenai apakah ada kendala dalam proses transisi ke pemerintahan baru, Muhadjir memastikan semua berjalan lancar.

"Nggak ada..wong ini semua itu kok, nggak ada nggak ada," ucapnya.

Muhadjir enggan berspekulasi seperti apa nantinya pemerintah baru. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Saya tidak memiliki kapasitas untuk menjelaskan itu saya kira itu langsung kepada presiden terpilih itu Pak Prabowo itu," tukasnya.

Presiden Terpilih RI periode 2024-2029, Prabowo Subianto mengatakan tidak ada tim transisi untuk pemerintahannya dengan pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dia mengaku hanya membentuk tim asistensi dan sinkronisasi.

"Enggak, kita tidak mengatakan transisi. Tidak ada tim transisi. Yang ada tim asistensi dan ada juga kita bentuk tim sinkronisasi," jelas Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad buka suara terkait pertanyaan publik soal komposisi Tim Gugus Tugas Sinkronisasi yang tidak melibatkan partai lain pendukung Prabowo-Gibran. Sebab, komposisinya hanya berisi Partai Gerindra saja, tanpa PAN, Golkar, PBB, PSI, Gelora, Demokrat dan Garuda.

Dasco beralasan, tidak dilibatkannya partai lain adalah demi mempersingkat waktu. Selain itu, pembentukan Gugus Tugas Sinkronisasi adalah mandat langsung dari presiden terpilih, Prabowo Subianto.

"Yang membentuk Gugus Tugas Sinkronisasi adalah presiden terpilih. Hal ini penting untuk mempersingkat waktu penyesuaian ketika pemerintahan baru mulai berjalan," kata Dasco dalam unggahan melalui akun Instagram @sufmi_dasco seperti dikutip Minggu (2/6/2024).

Dasco memastikan, hasil kerja Gugus Tugas Sinkronisasi akan menjadi bahan rumusan kebijakan strategis Prabowo. Hal itu merupakan hak prerogatifnya sebagai presiden terpilih.

"Hasil kerja gugus tugas akan dipergunakan sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan strategis yang menjadi hak prerogatif presiden terpilih," jelas Dasco.

Dasco mengungkap, Gugus Tugas Sinkronisasi memiliki waktu kerja selama 4 bulan. Dia berharap, apa yang dikerjakan dapat bermanfaat bagi pemerintahan selanjutnya.

Gugus Tugas Sinkronisasi dipimpin Sufmi Dasco Ahmad dan Ahmad Muzani. Di bidang keuangan gugus tugas, ada keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono, dengan anggotanya yang terdiri Budisatrio Djiwandono, Sugiono, dan Prasetyo Hadi.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com