Adian PDIP: Jangan Selesaikan Banjir Cepat Karena Takut Serangan Politik

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno meminta pemerintah daerah dan BPBD Jabodetabek segera menangani banjir agar tidak menjadi isu politik, mengingat wilayah ini merupakan jantung nasional.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu menilai pernyataan Pratikno kurang tepat sebab banjir harus diselesaikan cepat karena rakyat menjadi korban, bukan semata karena isu politis.

“Kalau mau menyelesaikan banjir, bukan karena kekhawatiran dia jadi isu politis, tapi karena itu mengorbankan rakyat gitu loh. Salah  lah karena takut jadi isu politis jadi harus diselesaikan, enggak ada,” kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Adian mengingatkan, isu apa pun termasuk isu politis, apabila rakyat menjadi korban maka negara harus hadir dan menyelesaikan secepatnya.

“Mau jadi isu politis tidak jadi isu politis, prinsip kita ketika rakyat terkorbankan maka selesaikan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pratikno mengingatkan bahwa Jabodetabek merupakan jantung nasional, sehingga setiap isu yang muncul di wilayah ini berpotensi menjadi isu politik. Oleh karena itu, penting untuk menangani masalah seperti banjir dengan cepat agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

"Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini kejadian banjir di jantung nasional, Jabodetabek. Mudah sekali isu ini akan bergelinding menjadi isu yang sosial, isu politik, dan seterusnya. Karena itu, mohon untuk ditangani secara cepat-cepatnya, koordinasi adalah kunci," kata dia dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Banjir Jabodetabek, Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Pratikno menegaskan, perlu respons yang cepat mengingat situasi dan kondisi yang darurat. Pasalnya, ini bukan hanya menjadi isu bencana tapi bisa merembet ke masalah sosial hingga politik jika tak segera diselesaikan.

"Respons yang cepat dan ini memang ya situasinya SOS itu hanya emergency, bukan hanya isu bencana, tetapi jangan sampai bencana alam nanti merembet ke masalah-masalah lain masalah sosial, masalah politik, dan lain-lain," jelas dia.

Pratikno juga menyampaikan bahwa kementerian terkait, seperti Kemensos, Kemenkes, dan Kementerian PUPR, harus berkoordinasi dengan baik agar banjir dapat segera tertangani dan tidak mengganggu perayaan Idul Fitri.

"Kaitannya dengan pemulihan infrastruktur tadi Pak Kepala BNPB sudah menegaskan kita juga mendekati Idul fitri. Jangan sampai juga kemudian satu dalam jangka pendek ini kegiatan masyarakat tidak segera pulih. Yang kedua nanti menjadi satu masalah serius di waktu mudik," pungkasnya.

Banjir di Perumahan Pondok Gede Permai (PGP) Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, sudah sepenuhnya surut, pada Rabu (5/3/2025) pagi. Di sepanjang jalan dan rumah-rumah warga tersisa edapan lumpur tebal bercampur sampah kayu dan material lainnya.

Sebagian warga sudah kembali ke rumah masing-masing untuk melakukan bersih-bersih. Meski sangat membutuhkan makanan, sayangnya bantuan logistik belum bisa disalurkan lantaran akses jalan yang belum memadai untuk dilalui.

Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, meninjau langsung kondisi pasca banjir Pondok Gede Permai. Gibran beserta rombongan tiba di gudang logistik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekira pukul 10.00 WIB.

Gibran berdialog dengan sejumlah pejabat terkait, yang membantu penanganan banjir di perumahan terdampak paling parah itu. Selanjutnya ia meninjau dan menyapa warga terdampak yang masih berada di tenda pengungsian.

Selain menyampaikan empati, Gibran memastikan pemerintah pusat dan daerah hadir untuk membantu penanganan para korban banjir, seperti bantuan logistik hingga pemulihan pasca banjir.

"Pemerintah melalui berbagai instansi terkait akan terus berusaha memberikan bantuan yang diperlukan, mulai dari evakuasi, logistik hingga pemulihan pasca banjir," ujar Gibran.

Wapres juga meninjau ke sejumlah rumah warga yang sedang melakukan bersih-bersih. Ia menyapa dan berdialog untuk mengetahui keluhan warga pasca banjir melanda kediaman mereka.