PDIP Hormati Keputusan PPP dan Perindo yang Kini Bergabung dengan KIM

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Perindo.

Kedua partai tersebut yaitu PPP dan Perindo sempat berkoalisi dengan PDIP pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. Namun, kini menyatakan kesiapannya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Hasto mengungkapkan, partainya telah berkomunikasi dengan Perindo membicarakan terkait hal tersebut.

"Kami juga komunikasi saya bertemu dengan mbak Angela (Tanoesoedibjo) Ketum Perindo sebelumnya, beliau menyampaikan kepada saya dan kami sangat memahami hal tersebut," ujar Hasto di Plaza Timur Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu (18/8/2024).

Hasto mengatakan, dirinya menghargai setiap keputusan pimpinan partai politik (parpol) dalam memilih mitra koalisi. Ia tak mempermasalahkan bila pada akhirnya PPP maupun Perindo bergabung dengan KIM.

"Dan ya inilah indahnya dalam politik, kita menghormati perbedaan-perbedaan di dalam posisi politiknya," ucap Hasto.

Sementara itu, dia menegaskan PDIP akan tetap berdiri di dalam jalan kerakyatan. Menurut Hasto, PDI Perjuangan dipastikan akan membangun demokrasi yang sehat.

"Kami akan membangun demokrasi yang berkedaulatan rakyat agar setiap anak bangsa bisa memacu prestasinya dalam semua aspek kehidupan," terang dia.

Hasto mengungkapkan, cara menghimpun kekuatan rakyat salah satunya dengan mengadakan pelbagai kegiatan olahraga seperti lomba lari maraton bertajuk Soekarno Run.

"Termasuk melalui sport melalui olahraga, kita bisa bayangkan betapa bergetarnya dada kita ketika melihat sang saka merah putih berkibar dalam olimpiade misalnya. Itu yang dipilih sebagai jalan PDI Perjuangan," jelas Hasto.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menilai, Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menjadi yang terburuk pasca reformasi. Hal ini disampaikannya menanggapi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani yang menyinggung soal Pemilu dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD Tahun 2024.

"Jadi kita melihat bahwa dan merasakan Pemilu kemarin Pileg dan Pilpres kalau menurut saya adalah Pemilu terburuk, sejak masa pasca reformasi," kata Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 16 Agustus 2024.

Oleh karena itu, mantan Wakil Gubernur Jakarta ini ingin agar adanya perbaikan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut ke depannya.

"Makanya Pemilu yang buruk ini harus kita perbaiki dan kita buktikan perbaikan itu pada saat Pilkada, supaya Pilkada tidak berkurang keburukan dari Pileg dan Pilpres," ujarnya.

"Berupa pengerahan alat-alat penyelenggara negara mulai KPU, Bawaslu, kemudian pengerahan aparat penegak hukum untuk mengintimidasi dan memaksa rakyat untuk memilih calon-calon," sambungnya.

Ia pun berharap, agar Pilkada November 2024 nanti adalah pesta rakyat yang bisa jauh lebih baik lagi dari sebelumnya.

"Maka dari pada itu, kita harus buktikan betul bahwa Pilkada November nanti adalah Pilkada jauh lebih baik dari Pemilu pileg dan Pilpres," ucapnya.

"Kami mohon kepada rakyat dan media untuk bisa mengawasi pilkada serta kepada rakyat untuk jangan takut menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani. Kepada penyelenggara kita betul betul penyelenggara untuk diawasi supaya berlaku jujur dan adil utamanya KPU Bawaslu sampai aph," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung etika politik dalam Pemilihan Umum dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD.

Pidato Puan disampaikan di hadapan Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Menteri dan pimpinan Lembaga.

Dia mengatakan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 seharusnya menjadi autokritik atau koreksi diri.

Puan mengingatkan, Pemilu 2024 telah berakhir dan rakyat telah menggunakan hak kedaulatannya dan rakyat tidak dapat disalahkan atas pilihannya, apapun yang mendasari pertimbangannya.

Menurut Puan, hal tersebut lantaran rakyat memilih atas dasar apa yang diketahui dan dipahaminya, terlepas dari kualitas para calon pemimpin. Ia juga menyinggung soal Pemilu berkualitas yang tidak dapat hanya dilihat dari partisipasi rakyat dalam memilih.

"Tapi harus dilihat dan dinilai juga dari kebebasan rakyat untuk memilih, yaitu apakah rakyat dapat memilih dengan bebas, jujur, adil, tanpa paksaan, tanpa dikendalikan, dan tanpa rasa takut," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 16 Agustus 2024.