Kader PDIP Dikabarkan Kena Reshuffle Kabinet, Sekjen Hasto: Malah Bisa Bersiap Bersih-Bersih Lebih Awal

Liputan6.com, Jakarta - Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju mencuat. Salah satu yang santer terkena reshuffle adalah menteri-menteri yang berasal dari PDI Perjuangan (PDIP).

Menanggapi kadernya bakal diganti, PDIP pun angkat bicara. Sekertaris Jenderal PDI Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku, partai tak mempermasalahkan bila mana kadernya terkena reshuffle kabinet.

"Ya nggak ada masalah, tinggal berapa hari," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Plaza Timur Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu (18/8/2024).

Hasto mengisyaratkan PDI Perjuangan bakal mengambil langkah lebih dahulu sebelum reshuffle kabinet benar-benar terjadi. Namun, Hasto tak membeberkan hal ini secara gamblang.

"(Kita) malah bisa siap-siap bersih-bersih lebih awal," tandas dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dikabarkan akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet Indonesia Maju di akhir masa jabatannya. Reshuffle kabarnya akan dilakukan pada pekan ini.

Berdasarkan informasi yang beredar, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly akan digantikan dengan Supraman Andi Agtas. Supratman merupakan politikus Partai Gerindra.

Sementara itu, Yasonna sendiri merupakan politikus PDI Perjuangan (PDIP). Dia telah menjabat sebagai Menkumham sejak 2014 atau periode pertama kepemimpinan Jokowi.

Kemudian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dijabat Siti Nurbaya sejak 2014 akan digantikan oleh kader Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Antoni. Siti sendiri merupakan menteri dari Partai NasDem.

Lalu, Arifin Tasrif akan kabarnya juga akan dicopot dari jabatan Menteri ESDM dan digantikan oleh Bahlil Lahadalia. Sedangkan, jabatan Menteri Investasi yang dijabat Bahlil akan diisi Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani.

Liputan6.com mencoba mengkonfirmasi isu reshuffle kabinet tersebut kepada Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. Namun, tak ada tanggapan.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono hanya menjawab singkat. Ia menyebut belum ada kabar sejauh ini.

"Belum. Besok di kabarin," ucap Heru saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menanggapi soal isu Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan mereshuffle Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya. Siti merupakan satu-satunya menteri dari NasDem yang ada di kabinet Jokowi.

Paloh tak masalah apabila partainya kembali kehilangan jatah menteri di kabinet Jokowi. Dia meyakini Jokowi telah mempertimbangkan keputusan tersebut dengan baik sesuai tantangan dunia saat ini.

"Tentu beliau (Jokowi) akan mempertimbangkan baik-baik. Kita tetap berpikir seperti yang saya katakan tadi mengedepankan positive thinking kita yang jelas tantangan kehidupan kebangsaan kita semakin besar," jelas Surya Paloh di Istana Negara Jakarta, Rabu 14 Agustus 2024.

Kendati begitu, Paloh mengaku belum mengetahui soal isu Jokowi akan mengganti posisi Menteri LHK yang hampir 10 tahun dijabat Siti Nurbaya. Dia menyerahkan keputusan tersebut kepada Jokowi.

"Tapi saya belum tahu itu, bagaimanapun kita tahu kalau presiden mempunyai hak prerogatif untuk itu, apapun yang beliau lakukan itu hak yang melekat," tutur dia.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, minggu ini tak ada perombakan atau reshuffle kabinet di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Minggu ini tidak ada reshuffle," kata Budi Arie di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 16 Agustus 2024.

Kendati demikian, dia tak bisa menjamin jika pekan depan tak ada reshuffle kabinet. Sebab, apapun bisa saja terjadi.

"Enggak tahu minggu depan," ujar Budi.

Sementara, Menteri PPPA Bintang Puspayoga enggan menanggapi soal isu reshuffle kabinet.

"Saya sudah bilang tidak komentar itu deh," kata Bintang, di tempat yang sama.

Sebelumnya, Ekonom Senior INDEF, Tauhid Ahmad, menilai wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan reshuffle atau perombakan kabinet Indonesia Maju dianggap tidak fungsional dan efektif.

"Menurut saya, jika dilakukan dalam waktu dekat, reshuffle kabinet ini mungkin tidak akan memberikan manfaat yang signifikan," kata Tauhid saat ditemui di Jakarta, Rabu 14 Agustus 2024.

Tauhid berpendapat bahwa sebuah kementerian seharusnya cukup menjalankan program yang sudah direncanakan, sehingga pergantian menteri tidak diperlukan.

Ia percaya bahwa perubahan menteri tidak akan berdampak signifikan terhadap percepatan program di kementerian tersebut.

"Katakanlah sebuah kementerian, karena saat ini hanya tinggal melaksanakan apa yang sudah direncanakan dan diprogramkan, sehingga di dua bulan terakhir ini, pergantian menteri tidak akan berpengaruh banyak dalam mendorong perubahan kebijakan atau mempercepat program," jelas Tauhid.