Said Abdullah: Tidak Haram Jika PDIP di Luar Pemerintahan

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah menyatakan rencana pertemuan antara Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto jangan selalu dikaitkan sebagai sebagai sinyal PDIP akan bergabung pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Visi sama tidak harus kami di dalam (pemerintahan), tidak haram kami di luar (pemerintahan). Jangan kemudian karena bertemu wah berarti, tidak ke situ (bergabung),” kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Menurut Said, pertemuan Megawati dan Prabowo sangat baik dan bisa saja membahas visi bangsa ke depan. 

Meski demikian, ia menekankan tidak masalah jika PDIP nantinya menjadi oposisi dan memberikan kritik konstruktif bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Karena fungsi DPR pertama pengawasan, legislasi, anggaran. Kalau kami melakukan kritik konstruktif bukannya dibutuhkan pemerintah. Pemerintah mana yang tidak membutuhkan kritik konstruktif? Bukan kritik asal kritik, bukan kritik asal ngantam tapi kritik konstruktif yang memberikan jalan keluar," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan terlaksana sebelum 20 Oktober.

“Ya akan, insyaAllah,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Menurut Puan, akan banyak pembahasan antara Mega-Prabowo. “Ya banyak lah. Kalau sudah bertemu pasti pembahasannya banyak kan,” kata dia.

Menurut Puan, silahturahmi antara elite parpol sangat penting dilakukan. “Silaturahmi penting, akan ada pertemuan, insyaAllah iya. Bahwa akan ada pembicaraan ke situ, kita tunggu saja,” pungkasnya.