Said Abdullah Apresiasi Langkah Presiden Prabowo Efisiensi Anggaran, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Melalui instruksi tersebut, pemerintah kini melakukan pemangkasan anggaran besar-besaran pada APBN 2025.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah mengapresiasi langkah yang ditempuh Presiden Prabowo Subianto dalam mengonsolidasikan sumber anggaran APBN agar pertumbuhan ekonomi melampaui target APBN 2025 sebesar 5,2 persen dan lebih inklusif.

"Melalui instruksi presiden, pemerintah melakukan langkah efisiensi belanja negara, dengan demikian, APBN diharapkan lebih fokus membiayai program-program strategis seperti perbaikan gizi anak, kesehatan, pendidikan, kemandirian pangan, dan energi," ujarnya.

Said pun menilai, dengan program gizi dan pendidikan yang baik, permintaan tenaga kerja sehat dan terdidik di pasar tenaga kerja bisa terpenuhi.

"Tentu ini bukan program sekali jadi, akan tetapi harus berkelanjutan, bila dijalankan secara massif dan sistematis, maka outcome-nya untuk mendapatkan tenaga kerja berkualitas bisa diharapkan lebih cepat," ucapnya.

Di sisi lain, Said juga mengungkapkan, program Makan Bergizi Gratis perlu dijalankan lebih inklusif. Ia meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas) dapat mengorganisir para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di tiap tiap wilayah.

"Dengan standar produk dan layanan yang telah ditetapkan, mereka dapat menjadi pemasok MBG, langkah ini bisa menjadi penggerak kebangkitan UMK yang berjumlah lebih dari 65 juta, serta mendongkrak daya beli menengah bawah yang terus menurun sejak paska pandemi," ungkapnya.

Said membeberkan, program MBG dapat mendorong permintaan kebutuhan bahan makanan. Menurutnya, Bapanas bisa bersinergi dengan pemerintah daerah dan desa untuk menata rantai pasoknya di setiap wilayah.

"Permintaan berskala besar ini akan memberi nyawa rangkap bagi para petani dan peternak lokal dan dari sisi subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah bisa fokuskan pada petani, peternak dan UMK yang menopang Program MBG ini," bebernya.

"Program MBG juga bisa menjadi pijakan awal kita memulai kemandirian pangan nasional," imbuh Said.

Dirinya pun mengatakan, jika langkah besar tersebut bisa organisir dengan baik, hal itu akan mengurangi alokasi subsidi program bantuan sosial.

"Alokasinya (bantuan sosial) sangat besar dalam 10 tahun terakhir, namun tidak membawa dampak pemberdayaan dan malah menjelma menjadi alat politik," kata Said.

Said mengungkapkan, pembentukan super holding Danantara bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, dengan capital expenditure yang besar, Danantara lebih memungkinkan mengelola arah investasi strategis, setidaknya untuk membangkitkan industri nasional.

"Dua kata kunci dari Danantara, investasi dan industrialisasi yang terarah, langkah ini bisa menjadi tonggak penting perluasan program hilirisasi yang dikelola langsung oleh BUMN," ungkapnya.

"Namun sasarannya harus fokus, yakni pengelolaan sumber daya alam menjadi barang industri yang menjadi rantai pasok global," imbuh Said.

Ia pun optimis, jika dua pilar APBN dan BUMN dapat teroganisasi dengan baik, maka Indonesia bisa meraih dual hal sekaligus, yakni pertumbuhan ekonomi tinggi, keluar dari jebakan 5 persen, dan pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh para pelaku ekonomi arus bawah hingga menengah.

"Dengan sendirinya pertumbuhan ekonomi kita jauh lebih inklusif," ujar Said.

(*)