Meutya Golkar Bantah Bahas Kabinet Menteri Saat Bertemu Prabowo di Hambalang

Liputan6.com, Jakarta Politikus Partai Meutya Hafid mengaku, tidak ada pembahasan soal kabinet atau menteri saat melakukan pertemuan dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Diketahui, yang bersangkutan ikut hadir dengan sejumlah tokoh bertemu dengan Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat 27 September 2024.

"Belum ada (bahas kabinet), dan saya kan enggak terlibat dalam pembahasan menteri. Itu prerogatif presiden, jangan diduga-duga. Kita tunggu saja nanti," kata Meutya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Ia menjelaskan, pertemuan itu dilakukan mengingat dirinya yang merupakan Anggota DPR RI yang berada di Komisi I dan merupakan mitra dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

"Kalau dengan beliau, beliau kan mitra. Presiden terpilih sekaligus juga mitra Komisi I. Kami kemarin kan baru menyelesaikan lima undang-undang bersama beliau, jadi ya seputar tugas-tugas Komisi I," ujarnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Amzar Simanjuntak, mengungkapkan terdapat tiga kriteria bagi calon menteri yang akan duduk di kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.

"Pak Prabowo memberikan kesempatan bagi siapa pun yang ingin berkontribusi dalam pemerintahan bila bisa memenuhi syarat yang diberikan Pak Prabowo," kata Dahnil saat ditemui usai acara Deklarasi Ormas dan Pengukuhan Pengurus Besar Matahari Pagi Indonesia di Jakarta, Sabtu (28/9/2024).

Ia membeberkan, ketiga kriteria tersebut, yakni pertama, calon menteri dalam kabinet Prabowo harus memiliki integritas, seiring dengan komitmen Prabowo yang ingin memberantas korupsi.

Kedua, harus memiliki kompetensi. Menurut Dahnil, sejak awal Prabowo ingin membentuk kabinet zaken atau kabinet menteri yang mengurus berbagai hal spesifik dalam pemerintahan, sehingga calon menteri Prabowo nantinya harus memiliki kompetensi.

Selanjutnya kriteria ketiga, yaitu harus loyal. Dia menyebutkan loyalitas penting bagi Prabowo, karena Ketua Umum Partai Gerindra tersebut ingin memastikan kapten dalam koalisi pemerintahan merupakan Prabowo.

"Dengan Pak Prabowo sebagai panglima, mereka yang menjadi menteri Pak Prabowo harus tegak lurus dengan berbagai agenda pembangunan yang sudah dibuat Pak Prabowo," ucap dia dikutip dari Antara.

Sejauh ini, Dahnil menyebutkan Prabowo sudah mengantongi beberapa nama yang akan dipilih sebagai menteri dalam kabinetnya.

Namun demikian, Prabowo, kata dia, sedang mempertimbangkan semua nama nama itu, baik yang diusulkan oleh partai politik maupun yang diusulkan oleh kelompok lain seperti organisasi kemasyarakatan (ormas), kelompok profesi, dan sebagainya.

Dari partai politik, ia menyebutkan Prabowo akan memprioritaskan nama-nama dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), sedangkan dari kelompok lainnya sedang dipertimbangkan berdasarkan usulan kelompok masyarakat, ormas, kelompok profesi buruh tani dan nelayan, relawan, serta lainnya.

Terkait dengan jumlah kementerian pada kabinet Prabowo yang beredar sebanyak 44, dia menuturkan hal tersebut belum bisa dipastikan lantaran masih berproses, tetapi yang pasti jumlahnya akan bertambah dari saat ini yang sebanyak 34.

"Nanti ada kementerian yang akan dipecah dan digabung atau merger. Ada Kementerian yang tadinya dipecah nanti ada jadi badan, ada juga yang digabung dan sebagainya," ucap Dahnil menjelaskan.

Reporter: Nur Habibie/Merdeka.com