Program 100 Hari Prabowo dan Kabinet Merah Putih, Apa Prioritas Pentingnya?

Liputan6.com, Jakarta - Tepat pada 21 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto telah resmi memulai babak baru roda pemerintahannya dengan melantik para menteri, dan wakil menteri dalam kabinetnya yang bernama "Kabinet Merah Putih" di Istana Merdeka, Jakarta.

Sebanyak 109 orang telah menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran, yang terdiri dari 48 menteri, lima kepala lembaga negara setingkat menteri, serta 55 wakil menteri dan satu wakil kepala staf kepresidenan.

Kabinet Merah Putih ini diisi oleh campuran tokoh mulai dari politisi, profesional, dan 16 mantan menteri dari pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Beberapa dari mereka kembali ditempatkan di posisi yang sama, sementara yang lainnya diberi tanggung jawab baru.

Setelah dilantik, selanjutnya para pembantu presiden ini akan diberi pengarahan di Akademi Militer (Akmil) Magelang selama tiga hari sejak 24 Oktober 2024, untuk menyamakan visi pemerintahan.

"Yang saya tahu tanggal 24 (Oktober) itu ada penyamaan visi yang akan dilakukan di Akmil selama 3 hari. Setelah itu, (menteri) mulai bekerja," kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Dasco menjelaskan agenda ini dibuat untuk menjaga kekompakan para menteri Kabinet Merah Putih, khususnya saat bekerja.

"Ya antara lain begitu (agar menteri kompak)," ujarnya.

Dasco menuturkan, Prabowo akan menyampaikan langkah-langkah yang akan dilakukan selama lima tahun mendatang, khususnya dalam 100 hari pemerintahan. Prabowo ingin semua menteri memahami program-programnya.

"Pak Prabowo akan disana lebih menjelaskan tentang langkah-langkah yang akan dilakukan terutama mungkin dalam 100 hari kedepan dalam program-program yang menterinya harus paham, dan juga harus sangat mengerti mengenai apa-apa yang harus dilakukan," tutur Dasco.

Kini, publik pun tengah menantikan langkah awal dari para menteri Kabinet Merah Putih untuk membuktikan kemampuan mereka dalam mengatasi berbagai masalah, terutama dalam 100 hari kerja pertamanya tersebut.

Periode ini dianggap sebagai ujian awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam merealisasikan janji kampanye selama lima tahun mendatang.

Implementasi Asta Cita Prabowo dalam 100 Hari Pertama

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, menilai pentingnya implementasi delapan program prioritas yang tergabung dalam Asta Cita selama 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurutnya, program-program yang telah dijanjikan saat kampanye tersebut harus segera diimplementasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Ada delapan program prioritas dalam Asta Cita yang harus diutamakan, seperti pemberantasan korupsi, penegakan hukum, pengembangan SDM, pendidikan, ketahanan pangan, dan sebagainya. Itu semua harus di-breakdown dan diimplementasikan," ujar Ujang kepada Liputan6.com, Selasa (22/10/2024).

Selain itu, Ujang juga menyoroti beberapa kebijakan utama yang harus menjadi prioritas, seperti program makan siang gratis, ketahanan pangan dan energi, serta penciptaan lapangan kerja. Stabilitas politik dan keamanan juga disebut sebagai aspek penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintahan baru.

"Yang penting rakyat merasa aman dan damai. Pemerintah juga jangan membuat kebijakan yang kontroversial dan tidak pro-rakyat," ucapnya.

Lebih lanjut, Ujang memaparkan sejumlah tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama di sektor ekonomi, seperti masalah defisit APBN, utang luar negeri yang tinggi, serta meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran.

"Ya, tantangannya di bidang ekonomi ya harus riil, harus nyata. Misalkan ingin mempersiapkan lapangan pekerjaan, ya siapkan. Lapangan pekerjaannya ada nggak?. Tambah lagi sekarang pengangguran yang lebih banyak muncul. PHK lebih banyak juga muncul di tahun ini dan tahun depan. Jadi banyak tantangan di sektor ekonomi itu," imbuh Ujang.

"Lalu hutang luar negeri banyak. APBN defisit. Setelah terjadi deflasi, kelas menengah juga turun, orang miskin banyak. Ya itu, di bidang ekonomi, bagaimana masyarakat bisa berusaha kenyang, bisa punya pekerjaan, itu yang harus dilakukan," sambungnya.

Sementara itu, Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio (Hensat), menilai bahwa tantangan terbesar bagi kabinet merah putih dalam 100 hari pertama adalah mewujudkan cita-cita Prabowo untuk mengentaskan kemiskinan.

"Jadi paradoks Indonesia yang di tulis Pak Prabowo itu, Indonesia kaya raya tapi rakyatnya banyak miskin. Nah di situ, itu adalah tantangan Pak Prabowo tuh. Nah ini menteri-menterinya 100 kompatibel apa enggak dengan cita-cita Pak Prabowo visi-visinya untuk mengutuskan kemiskinan," kata Hensat kepada Liputan6.com, Selasa (22/10/2024).

Lebih jauh, Hensat menyoroti pernyataan Prabowo dalam pidato pertamanya yang menyinggung soal G20 dengan persoalan kemiskinan Indonesia, yang menurutnya sangat kontras dengan citra yang dibangun Jokowi.

"Buat apa G20, buat apa tercatat sebagai kekuatan ke-16 ekonomi terbesar di dunia, kalau ternyata rakyatnya banyak miskin, Hal ini menunjukkan bahwa Prabowo memiliki tantangan untuk memfokuskan perhatian pada masalah sosial yang mendesak," ungkapnya.

Kendati demikian, Hensat mengatakan bahwa Prabowo layak diberi kesempatan untuk membuktikan kemampuan kabinetnya dalam menjalankan tugas pemerintahan selama periode awal ini.

"Di awalan ini, gue lebih milih untuk memberikan kesempatan pada dia untuk menjalankan pemerintahan dan kabinetnya," tambahnya.

Adapun Executive Director Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari pertama akan disibukkan dengam proses restrukturisasi kabinet. Menurutnya, perubahan nomenklatur kabinet dan posisi kementerian ini akan menghabiskan sebagian besar periode awal pemerintahan.

"Perubahan posisi dan struktur kabinet akan membuat 100 hari kerja Prabowo besar kemungkinan habis untuk melakukan restrukturisasi. Itu buang-buang waktu sebetulnya, karena kabinet belum tentu bisa melakukan kerja-kerja produktif kecuali kementerian yang memang tidak mengalami perubahan," kata Dedi kepada Liputan6.com, Selasa (22/10/2024).

Dedi menilai, saat ini Indonesia sedang mengalami kondisi keuangan yang akan semakin menipis. Tentu secara umum perlu dilakukan penghematan sekaligus alokasi anggaran yang ketat dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja Presiden RI sebelumnya Joko Widodo (Jokowi).

"Saya kira tentu yang pertama adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja Joko Widodo, mana yang baik, mana yang kira-kira bisa dilanjutkan, harus segera difokuskan, mana yang tidak seharusnya juga segera dihentikan. Kenapa? Karena dalam posisi keuangan negara sekarang, kita akan semakin menipis. Itu bersumber dari statement saya sendiri," imbuhnya.

Lebih lanjut, Dedi meyakini bahwa program makan bergizi gratis berpotensi tidak akan berjalan maksimal dalam 100 hari kerja ke depan, hal ini lantaran banyaknya pemborosan anggaran di tubuh pemerintah sendiri.

"Program makan bergizi gratis itu punya potensi gagal. Bukan karena faktor rancangan programnya, tapi karena faktor pembiayaannya yang besar kemungkinan Prabowo akan kesulitan untuk mengambil sumber," ucap Dedi.

Dedi menyebut bahwa kebijakan di 100 hari pertama kemungkinan besar hanya akan melanjutkan program-program era Joko Widodo (Jokowi), Apalagi dengan adanya dominasi menteri-menteri bekas Jokowi di kabinet baru ini.

"Tidak akan ada hal baru yang dikumandangkan oleh Prabowo dalam 100 hari pertama ini. Besar kemungkinan hanya akan ada statement-statement seremonial terkait melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Joko Widodo," katanya.

Dalam konteks stabilitas politik dan keamanan, Dedi menilai bahwa sinkronisasi dan konsolidasi di antara anggota kabinet yang semakin besar juga akan menjadi prioritas utama, meskipun tidak banyak perubahan besar.

"Misalnya perubahan kepala BIN, lalu kemudian kepala BIN yang lama juga sudah masuk ke kabinet, kemudian tidak terjadi perubahan di Panglima TNI dan juga di Polri, saya kira sebetulnya tidak banyak yang perlu dilakukan. Karena fase transisi dari era Jokowi ke Prabowo sepertinya tidak akan ada kendala sama sekali," ujarnya.

Namun, Dedi menyatakan kepercayaan publik sekaligus kepercayaan global masih menjadi tantangan utama yang harus dijaga oleh Prabowo dan Kabinet Merah Putih ini.

"Karena jangan sampai Kabinet Prabowo yang mayoritas adalah relawan, kemudian tokoh-tokoh yang memang punya kontribusi terhadap Pilpres (Pemilihan Presiden), itu menghilangkan kepercayaan publik nasional kita di internal Indonesia maupun juga bisa saja memupuk keraguan dunia Internasional terhadap masa depan Indonesia ke depan," ungkap Dedi.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalan, Feri Amsari menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi oleh Kabinet Merah Putih dalam bidang hukum, khususnya terkait dengan janji-janji yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama masa kampanye.

"Tentu saja yang menjadi konsentrasi kabinet dalam bidang hukum adalah dengan apa yang menjanjikan oleh presiden dan wakil presiden dalam kampanye-kampanyenya terkait bidang hukum, misalnya penguatan pemberantasan korupsi," kata Feri kepada Liputan6.com, Selasa (22/10/2024).

Menurut Feri, banyak kerusakan yang ditimbulkan selama kepemimpinan Presiden Jokowi dalam bidang hukum. Salah satunya terkait proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang karut marut.

"Wabil khusus ketika pengerusakan pembentukan Undang-Undang di era Undang-Undang Cipta Kerja, UU Minerba, UU KPK, MK dan lain-lain yang betul-betul merusak tata kelola pemerintahan kita dalam pembentukan Peraturan Perundang," ungkap Feri.

Oleh karena itu, Feri mendorong pemerintahan Prabowo dalam 100 hari pertamanya harus memiliki concern lebih dalam perbaikan hukum di Indonesia. Ia pun menyarankan agar Prabowo segera mengeluarkan Perpu yang mencabut Undang-Undang 19 tahun 2019 karena dinilai telah merusak KPK.

"Di hari pertamanya kalau Presiden Prabowo ingin disambut baik oleh publik, Presiden akan mengeluarkan perpu yang akan mencabut undang-undang 19 tahun 2019 yang lebih kurang menjadi undang-undang yang merusak KPK dan upaya pembebasan korupsi. Di titik itu saya yakin 100% publik akan betul-betul menyambut baik," jelasnya.

Diketahui, sejumlah menteri dan wakil menteri telah mengungkap program 100 kerja usai dilantik presiden terpilih Prabowo Subianto. Mereka di antaranya seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso hingga Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman.

Airlangga mengatakan bahwa Presiden Prabowo menugaskan beberapa program selama 100 hari ke depan, guna mendongkrak perekonomian dalam jangka menengah dan panjang.

"Tentu pak Prabowo meminta beberapa program terkait dengan perekonomian itu jangka menengah dan panjang," kata Airlangga saat ditemui di Istana Negara, ditulis Senin 21 Oktober 2024.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Menko Perekonomian di era kabinet baru, Airlangga diminta Presiden Prabowo untuk mempersiapkan kebijakan subsidi energi agar lebih tepat sasaran.

"Karena kalau bicara jangka pendek capaian angka indikator yang berdasarkan quarterly tapi kita diminta mempersiapkan ke depan ya tadi tantangan subsidi energi, bagaimana membuat kebijakan energi subsidinya itu tepat sasaran," ujarnya.

Selain itu, Airlangga pun siap membantu Presiden Prabowo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sebesar 8 persen dalam jangka menengah.

Namun, untuk mencapai target ekonomi sebesar 8 persen diperlukan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan Indonesia termasuk perlu dilakukan perbaikan gizi bagi anak-anak Indonesia.

"Tentu terkait dengan ekonomi makro supaya capaian pertumbuhan bsia dipacu lagi sehingga target 8 persen itu bisa dicapai dalam jangka menengah, dan angka-angka kemiskinan, gini rasio itu perlu ada perbaikan," pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menuturkan, pihaknya akan memacu industri lokal secara optimal, serta mengintegrasikan ke dalam rantai pasok global selama 100 hari pertama.

"Ekspor kita dalam 53 bulan selalu surplus. Maka dari itu, kita tingkatkan terus dengan cara memperluas pasar ekspor," ungkap Budi dalam kegiatan Serah Terima Jabatan Mendag di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Senin 21 Oktober 2024.

Target lainnya, adalah meningkatkan jumlah UMKM mencapai akses ke pasar internasional. Budi berharap, perwakilan Indonesia di luar negeri akan lebih aktif dalam membuka peluang ekspor bagi produk-produk lokal.

"Rasio kewirausahaan kita itu masih kecil ya, 3,47 persen," bebernya.

Budi mengingatkan, Indonesia memerlukan rasio kewirausahaan mencapai 12 persen untuk menjadi negara maju.

"Nanti kita bikin program-program baru (untuk UMKM)," imbuhnya.

"UMKM harus go global, mereka harus berani inovasi kemudian adaptasi," tambah dia.

Selanjutnya, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan, dalam 100 hari pertama, ia akan membenahi dahulu struktur organisasi di Kementerian UMKM agar ke depannya dalam mengelola UMKM di Indonesia bisa berjalan dengan baik.

"Itu yang pasti yang paling utama, namun tanpa mengesampingkan aktivitas kebutuhan kita untuk melayani para pelaku-pelaku UMKM," kata Maman usai Serah Terima Jabatan.

Selain itu, Mantan anggota DPR RI ini mengatakan bahwa dirinya mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo untuk membantu target pertumbuhan ekonomi Indonesia agar bisa mencapai 8 persen dengan meningkatkan kinerja di sektor UMKM.

"Kita ketahui dari sektor UMKM itu menyumbang tenaga kerja kurang lebih 90-95 persen dan itu sebagian besar sektornya informil. Artinya kita berkepentingan untuk menjaga sektor informil ini tidak goyang," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Prabowo dalam berbagai kesempatan menegaskan ingin langsung bekerja usai dilantik menjadi presiden RI, termasuk menunaikan janji-janji kampanye-nya yang terangkum dalam 17 program prioritas dan delapan program hasil terbaik cepat.

Prabowo-Gibran berkeyakinan visi dan misi mereka dapat terwujud dengan menjalankan program-program prioritas tersebut. Berikut rinciannya:

1. Swasembada pangan, energi, dan air;

2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;

3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi;

4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;

5. Pemberantasan kemiskinan;

6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;

7. Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat berupa peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat;

8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi;

9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara serta pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;

10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;

11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;

12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;

13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan;

14. Pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN);

15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas- luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;

16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah;

17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.