Pj Gubernur Teguh Dorong Layanan Kesehatan di Jakarta Diperkuat Jelang Jadi Kota Global

Liputan6.com, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, menilai pelayanan kesehatan, terutama soal layanan rujukan pasien di DKI Jakarta perlu diperkuat. Menurutnya, hal itu menjadi tantangan bagi Jakarta yang sedang menuju kota global.

Hal tersebut disampaikan Teguh dalam sambutannya saat membuka kegiatan Executive Summit Meeting (ESM) Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (25/10/2024).

"Saya menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem layanan kesehatan di Jakarta, khususnya dalam aspek rujukan pasien," kata Teguh.

Dia mengapresiasi Dinkes DKI Jakarta yang berupaya mengembangkan sistem rujukan terintegrasi berbasis kompetensi fasilitas pelayanan kesehatan. Teguh bilang, Dinkes Jakarta telah melakukan penguatan fungsi Command Centre dengan platform digital terpadu.

Teguh berharap, ke depan Jakarta dapat mewujudkan sistem kesehatan yang lebih responsif, efisien, dan berorientasi kepada pasien. Sehingga, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan publik.

Lebih lanjut, dia mengimbau seluruh jajaran di Dinkes DKI Jakarta agar bisa melaksanakan komitmen bersama dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Jakarta.

"Utamakan profesionalisme dan dedikasi untuk menciptakan customer experience yang unggul," ucap Teguh Setyabudi.

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta akan memfokuskan upaya percepatan penurunan angka stunting pada tahun 2025.

"Prinsipnya adalah meliputi siklus hidup, mulai dari ibu hamil, melahirkan, balita, remaja putri, dewasa produktif, hingga lansia, di mana semua memiliki program kesehatan yang terintegrasi," ujar Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Dinkes DKI Jakarta mengalokasikan anggaran untuk berbagai program penanganan gizi, termasuk pemberian pangan keperluan medis khusus (PKMK) sebesar Rp22 miliar untuk 4.527 kasus stunting.

Selain itu, dialokasikan anggaran Rp10 miliar untuk pemberian makanan tambahan (PMT) bagi 29.220 kasus berat badan turun (weight faltering), Rp1,8 miliar untuk 3.629 kasus berat badan di bawah standar (underweight), Rp3,7 miliar untuk 3.156 kasus gizi kurang, serta Rp2,5 miliar untuk tatalaksana 1.006 balita gizi buruk.

Langkah ini juga sesuai dengan permintaan Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Muhammad Thamrin, yang menekankan pentingnya memprioritaskan program penanganan stunting pada tahun 2025.

Thamrin mengimbau Dinas Kesehatan untuk memaksimalkan anggaran sebesar Rp10,7 triliun guna menurunkan angka stunting di Jakarta sebagai bagian dari persiapan membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

"Saya mendorong agar dana tersebut dapat dialokasikan secara optimal untuk mengatasi masalah stunting. Masyarakat Jakarta tidak boleh lagi menghadapi masalah gizi buruk," ujar Thamrin. dikutip dari Antara.