Menko Polkam Wanti-Wanti Kepala Daerah, Hati-hati Buat Kebijakan Termasuk Penentuan UMP

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan meminta kepada para kepala daerah untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan di daerah masing-masing. 

Budi meminta kepala daerah untuk terus menjalin dan meningkatkan sinergi yang baik antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif di daerah. Kepala daerah juga harus meningkatkan sinergi dan koordinasi antara Forkopimda.

Budi juga mengingatkan kepala daerah hati-hati ketika membuat peraturan daerah atau perda yang berpotensi menimbulkan gejolak, termasuk saat menentukan upah minimum provinsi (UMP).

"Berhati-hati di dalam membuat kebijakan termasuk pembuatan perda perda yang berpotensi menimbulkan gejolak, contohnya di dalam penentuan upah minimum provinsi maupun kabupaten/kota yang melibatkan tripartit dalam hal ini adalah pengusaha, buruh, dan pemerintah," kata Budi saat Rapat Koordinasi Nasional Pemerintag Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis, (7/11/2024).

Budi juga mengingatkan agar kepala daerah dapat menjamin penyediaan pelayanan publik yang adil, merata, dan tidak diskriminatif.

"Kemudian yang kelima, melaporkan dengan data yang benar sehingga setiap kebijakan yang diambil tepat sasaran dan berdampak positif," ujarnya.

Menurut Budi, ketika masyarakat merasa dilibatkan dan merasakan manfaat langsung dari berbagai program-program dari pemerintah, maka masyarakat akan ikut mendukung.

"Dan bisa menjadi mitra yang positif bagi pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas di daerahnya masing-masing," pungkas Budi.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra/Merdeka