Komisi II DPR Soroti Rendahnya Partisipasi Pemilih di Pilkada 2024

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyoroti rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Diketahui, Pilkada serentak tersebut digelar pada 27 November 2024 di seluruh wilayah Indonesia.

"Terkait dengan rendahnya partisipasi pemilih di hampir seluruh Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota serentak 2024 di Indonesia, Komisi II DPR RI sedang mencermati," ujar Rifqy kepada wartawan, Jumat (29/11/2024).

Ia juga menyoroti kemungkinan penyebab rendahnya partisipasi tersebut, seperti keserentakan jadwal pemilu yang justru menciptakan anomali.

"Apakah dengan keserentakan pemilihan yang kita lakukan itu justru menimbulkan anomali terkait dengan partisipasi masyarakat, atau misalnya dekatnya jadwal antara Pileg, Pilpres, dan Pilkada itu juga membuat dorongan untuk partisipasi pemilih menjadi rendah," tambahnya.

Selain itu, Rifqy juga mengaitkan rendahnya partisipasi dengan proses kandidasi yang dianggap terlalu terbatas.

"Lantaran para politisi yang telah terpilih menjadi anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, kabupaten/kota berdasarkan PKPU itu diharuskan mundur bahkan sebelum dilantik. Nah, hal-hal seperti ini saya kira juga membuat kontestasi ini menjadi terbatas," jelasnya.

"Dalam konteks para kandidat, dan bisa jadi kalau kita lakukan riset mendalam, ini berpengaruh terhadap dukungan publik dalam konteks Pilkada," pungkas Rifqy.

Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata mengakui, berdasarkan evaluasi pemungutan suara yang berlangsung 27 November 2024, terlihat di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) tidak terlalu padat. Menurut dia, ada kemungkinan penurunan partisipasi pemilih ketimbang Pemilihan Presiden (Pilpres).

“Memang menurut pemantauan kami, alur pemilih di TPS agak renggang ya, tapi kami belum tahu angka pastinya, berapa tingkat partisipasi, tapi untuk pilkada memang cendrung biasanya lebih rendah dari Pilpres,” kata Wahyu saat jumpa pers di Kantor KPU Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Wahyu menjelaskan, tingkat partisipasi di Pilkada 2007 sekitar 65 persen, di tahun 2012 yakni 65 persen. Kemudian di tahun 2017 meningkat hingga lebih 70 persen.

Dia memastikan, saat ini KPU Jakarta kami sedang melakukan rekap suara guna mengetahui jumlah pasti dari partisipasi pemilih di Pilgub Jakarta 2024. Jika hasilnya menurun, maka akan menjadi catatan dan evaluasi di Pilgub Jakarta berikutnya.

“Tentu kami akan melakukan evaluasi, kalau memang ada penurunan tingkat partisipasi. Apakah memang disebabkan karena program-program kami yang kurang baik di masyarakat, atau memang ada kondisi tertentu ya, karena saya berkoordinasi dengan beberapa teman di provinsi yang lain, di provinsi yang lain juga mengalami partisipasi yang tidak terlalu bagus,” dia menandasi.

Sebelumnya diberitakan, Lembaga survei Charta Politika menyebut terjadi penurunan partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta 2024. Charta Politika mencatat partisipasi pemilih Pilkada Jakarta 2024 sebesar 58 persen, sedangkan Pilkada DKI 2017 sebesar 72 persen.

"Tingkat partisipasi yang menurun di DKI Jakarta. Di mana kemarin itu di tahun 2017 ada sekitar 72% orang memilih. Ada peningkatanlah pada saat itu, tapi pertarungan hari ini itu menurun di 58,14%," kata peneliti Charta Politika Dadang Nurjaman, di Jakarta Selatan, Rabu 27 November 2024.

Dadang memperkirakan, turunnya partisipasi warga lantaran sempat ada isu untuk tidak mencoblos ataupun mencoblos semua paslon.

"Bisa jadi karena isu-isu beberapa yang muncul seperti mencoblos, tidak mencoblos, atau kemudian mencoblos semua, dan daripada datang kemudian mencoblos semua mungkin saja orang itu lebih pada tidak datang ke TPS," kata dia.

Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka.com