Pengangkatan CPNS 2024 Mundur ke Oktober 2025: Bukan Tunda, Tapi Penataan!

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah baru saja mengumumkan adanya penyesuaian jadwal pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024. Awalnya dijadwalkan pengangkatan CPNS 2024 pada awal tahun atau paling lambat Maret 2025, kini diundur menjadi Oktober 2025.

Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, setelah rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI.

"Kan baru diputuskan barusan, DPR sama pemerintah sudah sepakat untuk semuanya akan diselesaikan. Oktober CPNS," kata Rini usai rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, dikutip pada Kamis (6/3/2025).

Keputusan ini diambil bersama Komisi II DPR dan bukan merupakan penundaan, melainkan bagian dari strategi penataan dan penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lebih efektif dan terintegrasi untuk mendukung program pembangunan prioritas.

Hal ini juga berdampak pada pengangkatan PPPK yang diundur hingga Maret 2026.

Pasti Diangkat

Menteri PANRB memberikan jaminan bahwa CASN yang sudah lulus tetap akan diangkat. "Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN," kata dia.

Penyesuaian jadwal ini bertujuan untuk memastikan proses pengangkatan CPNS dan PPPK berjalan optimal dan tanpa hambatan. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan utama meliputi penataan dan penempatan ASN yang lebih efektif dan efisien untuk mendukung program prioritas pembangunan nasional.

Proses ini membutuhkan penyesuaian formasi, jabatan, dan penempatan ASN secara komprehensif, sehingga memerlukan waktu dan perencanaan yang matang. Selain itu, pemerintah juga ingin menyelesaikan seluruh proses pengadaan CASN yang belum tuntas, termasuk pengumuman dan hal-hal administratif lainnya, sebelum melakukan pengangkatan.

Bukan karena Efisiensi Anggaran 

Menteri Rini Widyantini menekankan bahwa penyesuaian jadwal ini bukan karena alasan efisiensi anggaran. Anggaran masih tersedia, dan fokus utama adalah penyelesaian proses yang belum tuntas agar semua peserta yang lolos seleksi dapat diangkat tanpa hambatan.

"Kan baru diputuskan barusan, DPR sama pemerintah sudah sepakat untuk semuanya akan diselesaikan. Oktober CPNS," ujar Menteri Rini. Keputusan ini juga mempertimbangkan usulan dari beberapa daerah yang meminta penyesuaian jadwal seleksi dan penyelesaian penataan pegawai non-ASN yang lebih komprehensif.

Salah satu alasan utama di balik penyesuaian jadwal adalah perlunya penataan dan penempatan ASN yang optimal. Pemerintah membutuhkan waktu untuk menata dan menempatkan ASN secara strategis guna mendukung program prioritas pembangunan nasional. Ini meliputi penyesuaian formasi, jabatan, dan penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan masing-masing instansi.

Proses penataan ini membutuhkan perencanaan yang matang dan komprehensif. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap ASN ditempatkan pada posisi yang tepat agar dapat berkontribusi secara maksimal dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Dengan penempatan yang tepat, diharapkan kinerja pemerintah akan semakin efektif dan efisien.

Penyesuaian ini juga mempertimbangkan usulan dari beberapa daerah yang memiliki kondisi dan kebutuhan spesifik dalam hal penataan ASN. Pemerintah berupaya mengakomodasi usulan tersebut agar proses pengangkatan CPNS dan PPPK dapat berjalan lancar dan sesuai dengan kebutuhan di daerah masing-masing.

Pemerintah juga ingin memastikan penyelesaian seluruh proses pengadaan CASN yang belum tuntas sebelum melakukan pengangkatan CPNS dan PPPK. Proses ini meliputi berbagai hal administratif, termasuk pengumuman hasil seleksi dan berbagai tahapan lainnya.

Dengan menyelesaikan semua proses yang belum tuntas, pemerintah ingin memastikan bahwa tidak ada hambatan dalam pengangkatan CPNS dan PPPK. Semua peserta yang telah lolos seleksi akan diangkat sebagai ASN tanpa ada kendala administratif. Hal ini juga bertujuan untuk menghindari potensi masalah dan sengketa di kemudian hari.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan CASN. Pemerintah ingin memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Sebagai bagian dari upaya optimalisasi, pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pengadaan CASN tahun 2024. Evaluasi ini mencakup berbagai aspek, termasuk identifikasi instansi yang menunda penyelesaian dan pengadaan CPNS.

Hasil evaluasi ini akan digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki proses pengadaan CASN di masa mendatang. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan efisiensi proses pengadaan CASN agar dapat menghasilkan ASN yang berkualitas dan mampu mendukung pembangunan nasional.

Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan proses pengadaan CASN di tahun-tahun mendatang akan lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Pemerintah juga akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas seleksi agar dapat menjaring calon ASN yang terbaik.

Penyesuaian jadwal pengangkatan CPNS 2024 ke Oktober 2025 dan PPPK 2024 ke Maret 2026 merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan optimalisasi penempatan ASN dan penyelesaian proses yang belum tuntas.

Keputusan ini telah disepakati bersama Komisi II DPR dan bukan merupakan penundaan, melainkan bagian dari upaya untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif dan efisien dalam mendukung program pembangunan prioritas nasional.