Ketua Komisi II DPR: Banyak Pemda Belum Setor Nama Honorer yang Akan Jadi PPPK

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pemerintah akan melakukan percepatan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) seluruhnya pada tahun 2025.

Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyebut pernyataan Dasco adalah angin segar dan akhir dari polemik apabila Pemda juga mendukung kebijakan Pemerintah Pusat.

“Ini adalah akhir dari polemik. Kita berharap formasi kebijakan pemerintah bisa dilakukan dan didukung semua pihak terutama Kementerian/Lembaga dan Pemda,” kata Rifqi pada video yang diterima, Minggu (16/3/2025).

Menurut Rifqi, banyak Pemda belum menyetorkan nama honorer yang akan diangkat menjadi PPP. Hal itu menjadi salah satu sebab molornya pengangkatan PPPK.

“Saya mengetahui betul banyak sekali Pemda, Pemkot yang belum menyetorkan nama atau belum menyetorkan kebutuhan hononer menjadi PPPK. Kita tahu ada kuota 400 ribu lebih sampai saat ini baru 60 ribu data yang masuk ke MenpanRB,” kata dia.

Oleh karena itu, ia berharap Pemda dan Pemerintah Pusat bekerja sama agar tahun ini seluruh CPNS dan PPPK diangkat pada tahun ini.

“Saya harap semua pihak bekerja sama bahu membahu membantu menyelesaikan masalah ini. Saya harap semua terkonsolidasi sehingga 2025 seluruhnya CPNS dan PPPK diangkat. Rekan semua berilah waktu kepada pemerintah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pihaknya telah meminta pemerintah melakukan percepatan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) seluruhnya pada tahun 2025.

"Dua hari yang lalu DPR sudah memberikan masukan kepada pemerintah berdasarkan hasil rapat Komisi II dengan KemenpanRB beberapa waktu yang lalu dan BKN," kata Dasco di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (14/3/2025).

"Kami meminta pemerintah melakukan simulasi-simulasi untuk mempercepat pendataan, merapihkan pendataan dan juga mempercepat pengangkatan CPNS dan PPPK agar bisa dilakukan lebih cepat dan semua di tahun 2025," sambung Dasco.

Dasco menyebut, pengumuman resmi pemerintah akan dilakukan paling lambat pekan depan.

"Hasilnya mungkin paling lambat minggu depan dari pemerintah keputusan tentang percepatan pengangkatan CPNS dan PPPK," kata Dasco.

Diketahui, pemerintah mengumumkan bahwa Pengangkatan CPNS 2024, yang sebelumnya direncanakan pada awal tahun atau paling lambat Maret 2025, kini ditunda hingga Oktober 2025.

Pengumuman mengenai hal ini disampaikan langsung oleh Menteri PANRB, Rini Widyantini, setelah melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI. Penundaan ini juga berdampak pada pengangkatan PPPK, yang kini dijadwalkan ulang hingga Maret 2026. Keputusan tersebut menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi.

“Kan baru diputuskan barusan, DPR sama pemerintah sudah sepakat untuk semuanya akan diselesaikan. Oktober CPNS,” ungkap Rini.

Perubahan jadwal ini tidak hanya sekadar penundaan, tetapi merupakan bagian dari strategi untuk menata dan menempatkan ASN secara lebih efektif dan terintegrasi demi mendukung program pembangunan prioritas.

Pemerintah menegaskan bahwa CASN yang sudah lulus tetap akan diangkat. Menteri PANRB juga memberikan jaminan bahwa pelamar yang telah lulus seleksi CASN akan tetap diangkat sebagai pegawai ASN.

“Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN,” tegasnya.

Penyesuaian jadwal ini bertujuan untuk menjamin bahwa proses pengangkatan CPNS dan PPPK berjalan dengan optimal dan tanpa hambatan. Selain itu, penundaan ini mempertimbangkan penataan serta penempatan ASN agar lebih efektif dan efisien.