Sejumlah Warga Lapor ke Bawaslu Jakarta, Mengaku Tak Terima Form C6 di Pilkada Jakarta 2024

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah warga dari kota Jakarta Timur (Jaktim), Jakarta Selatan (Jaksel), dan Jakarta Utara (Jakut) melapor ke Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

Laporan warga tersebut karena mereka tidak mendapat Form C6 untuk mencoblos di Pemilihan Kepala Daerah 2024 (Pilkada 2024) lalu.

Warga Tebet Barat, Jakarta Selatan Wisnu Santoso mengaku dirinya tidak mendapat Form C6. Dia pun sempat bertanya-tanya karena merasa tidak ada undangan untuk mencoblos.

"Saya tidak mendapatkan Form C6 di hari sebelum pencoblosan, dan sempat saya tanya-tanya keteman kenapa saya dan warga tidak mendapatkan undangan pencoblosan," ujar Wisnu, melalui keterangan tertulis, Rabu (4/12/2024).

Hal senada juga disampaikan warga Kelurahan Susukan, Ciracas, Jakarta Timur Natasha Aurellia. Dia menyebut seharusnya dirinya dan warga yang mempunyai hak suara diberikan undangan dari panitia penyelenggara atau RT dan RW Setempat layaknya Pemilih.

"Seharusnya saya mendapatkan surat undangan itu dari Panitia, karena kan saya warga DKI juga yang tentunya berhak memilih seperti yang lain," ucap Natasha.

Selain itu, beberapa warga Jakarta Utara lainnya yang juga telah menyampaikan laporannya ke Bawaslu DKI Jakarta, yaitu Abdul Mario warga Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. Kemudian ada pula Regina Aurellia warga Penjaringan, Jakarta Utara.

Sebelumnya, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) Lolly Suhenty bersuara soal turunnya partisipasi pemilih di Pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2024 (Pilkada Jakarta 2024).

Menurut Lolly, hal itu harus menjadi refleksi bersama apakah memang terjadi apatisme terhadap para pasangan calon yang ada tidak merepresentasi keinginan pemilih.

"Saya belum bisa menyatakan demikian ya (pemilih menjadi apatis). Karena itu kan harus dilakukan survei yang memang terukur. Tapi asumsi orang bisa kemana-mana. Termasuk (apatis terhadap pasangan calon) tidak hanya Jakarta," kata Lolly kepada awak media di Kepulauan Bintan, Rabu (4/12/2024).

Lolly melihat, dalam situasi tersebut harus menjadi refleksi bersama untuk mendorong partisipasi masyarakat lebih baik di Pilkada berikutnya.

"Jadi dalam situasi hari ini ya kita ayo bareng-bareng kita refleksikan," ajak Lolly.

Lolly meyakini, Jakarta adalah episentrum dan tolak ukur walau pun bukan lagi berstatus ibu kota. Maka dari itu, fenoma rendahnya partisipasi Pemilih di Pilkada Jakarta menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama.

"Jakarta ini menjadi sentral ya karena memang dia di ibu kota. Tetapi di daerah juga banyak kan. Bahkan termasuk fenomena kolom kosong yang menang misalnya. Sehingga dalam situasi ini saya kira menjadi PR kita untuk sama-sama mengevaluasi," dia menandasi.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata mengakui, berdasarkan evaluasi pemungutan suara yang berlangsung 27 November 2024, terlihat di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) tidak terlalu padat. Menurut dia, ada kemungkinan penurunan partisipasi pemilih ketimbang Pemilihan Presiden (Pilpres).

"Memang menurut pemantauan kami, alur pemilih di TPS agak renggang ya, tapi kami belum tahu angka pastinya, berapa tingkat partisipasi, tapi untuk pilkada memang cendrung biasanya lebih rendah dari Pilpres," kata Wahyu saat jumpa pers di Kantor KPU Jakarta, Kamis 28 November 2024.

Wahyu menjelaskan, tingkat partisipasi di Pilkada 2007 sekitar 65 persen, di tahun 2012 yakni 65 persen. Kemudian di tahun 2017 meningkat hingga lebih 70 persen.

Sementara itu, Lembaga survei Charta Politika menyebut terjadi penurunan partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta 2024. Charta Politika mencatat partisipasi pemilih Pilkada Jakarta 2024 sebesar 58 persen, sedangkan Pilkada DKI 2017 sebesar 72 persen.

"Tingkat partisipasi yang menurun di DKI Jakarta. Di mana kemarin itu di tahun 2017 ada sekitar 72% orang memilih. Ada peningkatanlah pada saat itu, tapi pertarungan hari ini itu menurun di 58,14%," kata peneliti Charta Politika Dadang Nurjaman, di Jakarta Selatan, Rabu 27 November 2024.

Dadang memperkirakan, turunnya partisipasi warga lantaran sempat ada isu untuk tidak mencoblos ataupun mencoblos semua paslon.

"Bisa jadi karena isu-isu beberapa yang muncul seperti mencoblos, tidak mencoblos, atau kemudian mencoblos semua, dan daripada datang kemudian mencoblos semua mungkin saja orang itu lebih pada tidak datang ke TPS," jelas Dadang.