Jerman Imbau Pertimbangkan Rencana Perjalanan ke Amerka Serikat Usai Warganya Ditahan Pihak Imigrasi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Jerman memperbarui travel advice alias saran perjalanan untuk Amerika Serikat (AS). Langkah tersebut dilakukan untuk menekankan bahwa visa atau keringanan yang mengizinkan masuk tidak menjamin warga Jerman dapat memasuki AS setelah beberapa warganya ditahan di perbatasan.

Menurut saran di situs web Kementerian Luar Negeri Jerman, negara tersebut memperingatkan bahwa masuk melalui sistem Sistem Elektronik untuk Otorisasi Perjalanan (ESTA) atau visa AS tidak dijamin setiap saat dan bahwa kontrol perbatasan AS memiliki keputusan akhir. Melamsir laman DW, Kamis, 20 Maret 2025, pada Selasa, 18 Maret 2025, kementerian mengubah nasihat perjalanannya.

Kini, nasihat tersebut menyertakan pengingat bahwa persetujuan melalui sistem ESTA AS atau kepemilikan visa AS tidak otomatis menjamin izin masuk dalam setiap kasus. "Keputusan akhir mengenai apakah seseorang dapat memasuki AS adalah hak otoritas perbatasan AS," ujar juru bicara tersebut pada Rabu, 19 Maret 2025, sambil menambahkan bahwa hal yang sama berlaku bagi otoritas Jerman.Dia juga menegaskan bahwa perubahan ini tidak dianggap sebagai peringatan perjalanan.

Pembaruan ini dilakukan sehari setelah Jerman mengeluarkan peringatan serupa menyusul penahanan tiga warganya saat mencoba masuk ke AS. Media lokal melaporkan, insiden penangkapan pada minggu lalu yang melibatkan warga negara Jerman yang memasuki AS ditanggapi dengan sangat serius.

Namun, The New York Times melaporkan, warga negara Jerman ditahan secara terpisah saat melintasi perbatasan San Diego-Tijuana, mereka ditolak masuk dan dikirim ke pusat penahanan. Perubahan dan penahanan ini terjadi di tengah tindakan keras pemerintahan Trump terhadap imigrasi di perbatasan selatan negara itu dan penerapan rencana deportasi massal.

Dalam kasus lain, seorang pria Jerman berusia 25 tahun ditahan saat menyeberangi perbatasan dari Meksiko bersama tunangannya yang merupakan warga negara AS pada Februari 2025. Insiden itu diberitakan oleh media Jerman, Spiegel. Dia menghabiskan dua minggu dalam tahanan sebelum akhirnya dikirim kembali ke Jerman.

Pemerintah Jerman mengingatkan bahwa izin masuk melalui Electronic System for Travel Authorization (ESTA) atau visa AS tidak menjamin akses masuk.Otoritas perbatasan AS memiliki keputusan akhir dalam menentukan siapa yang diizinkan masuk ke negara itu. Nasihat perjalanan yang diperbarui oleh Jerman menandakan meningkatnya ketegangan terkait aturan masuk AS.

Beberapa pihak menilai kebijakan ini sebagai bagian dari kampanye politik untuk membatasi migrasi. Kritik terhadap pendekatan tegas AS dalam urusan imigrasi pun semakin meningkat. Beberapa negara sekutu mulai berhati-hati dalam memberikan rekomendasi perjalanan ke AS. Larangan masuk yang lebih ketat ini berpotensi memengaruhi hubungan diplomatik AS dengan sekutu-sekutunya.

Selain itu, larangan perjalanan ini juga berdampak pada industri perjalanan dan pariwisata internasional. Hingga saat ini, otoritas AS belum memberikan pernyataan resmi mengenai gelombang penahanan warga asing tersebut. Beberapa kasus yang banyak menarik perhatian dunia internasiomal ini, dikombinasikan dengan peringatan perjalanan yang direvisi, menimbulkan kekhawatiran di industri pariwisata.

Para ahli mengatakan bahwa liputan internasional, tarif Trump, dan retorikanya terhadap negara lain membuat AS kurang menarik bagi pengunjung asing. Mereka bahkan mengatakan momen itu bisa saja membuat sejumlah negara untuk melupakan AS karena tidak akan kehilangan banyak bila tidak berkunjung ke sana.

Sebelumnya, seorang ilmuwan Prancis ditolak masuk ke Amerika Serikat. Kuat dugaan, karena ilmuwan tersebut telah menyatakan pendapat pribadinya tentang kebijakan penelitian pemerintahan Trump, kata Kementerian Pendidikan Prancis.

"Saya mengetahui dengan prihatin bahwa seorang peneliti Prancis yang ditugaskan untuk Pusat Penelitian Ilmiah Nasional Prancis (CNRS) yang sedang melakukan perjalanan ke sebuah konferensi di dekat Houston ditolak masuk ke Amerika Serikat sebelum diusir," kata Menteri Pendidikan Tinggi dan Penelitian Philippe Baptiste dalam sebuah pernyataan kepada AFP, mengutip kanal Global Liputan6.com, 21 Maret 2025.

Langkah tersebut tampaknya diambil karena ilmuwan tersebut telah menyatakan pendapat pribadinya tentang kebijakan penelitian pemerintahan Donald Trump, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut, dikutip dari laman Japan Today, Jumat (21/3/2025).

Seorang juru bicara Kementerian Pendidikan mengonfirmasi laporan AFP dan Le Monde tentang penolakan masuk seorang ilmuwan, tanpa memberikan rincian. Seorang juru bicara Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS mengatakan pembatasan privasi menghalangi lembaga tersebut untuk membahas kasus-kasus tertentu, seraya menambahkan bahwa semua orang yang tiba di negara tersebut harus diperiksa berdasarkan kasus per kasus.

"Jika seseorang menemukan materi di media elektroniknya yang menimbulkan tanda bahaya selama pemeriksaan, hal itu dapat mengakibatkan analisis lebih lanjut. Klaim bahwa keputusan tersebut bermotif politik sama sekali tidak berdasar," kata juru bicara Hilton Beckham dalam sebuah pernyataan.

Pemerintahan Presiden Donald Trump telah mengambil berbagai langkah untuk memotong atau membekukan pendanaan federal bagi universitas, pusat medis, dan lembaga penelitian lainnya sejak ia menjabat pada Januari lalu. Mengenai masalah perbatasan, Trump telah mengumumkan sejumlah perintah eksekutif terkait imigrasi yang berfokus pada kebijakan perbatasan yang lebih ketat, prosedur pemeriksaan visa yang lebih ketat, dan tindakan keras terhadap migran tidak berdokumen di AS.