Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Rahmat Hamka, memberikan respons terkait wacana dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto di mana pemilihan kepala daerah dipilih kembali oleh DPRD.
Sebelumnya, Presiden Prabowo melempar wacana kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD. Prabowo menilai, sebagaimana yang diterapkan di negara lain, sistem itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya.
Advertisement
Baca Juga
Hal ini diungkapkan Presiden Prabowo di HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12) malam WIB.
Advertisement
Menanggapi hal tersebut, Rahmat Hamka mengapresiasi wacana dari Presiden Prabowo. Dia berharap hal ini bisa segera dibahas secara formal oleh pihak-pihak terkait dari Pemerintah Republik Indonesia dan DPR RI.
“Ini harus hal yang segera kita lakukan, mencari format demokrasi Indonesia di masa depan. Demokrasi yang kita anut bukan demokrasi liberal atau demokrasi terpimpin, tetapi Demokrasi Pancasila, yang mana di dalamnya satu bentuk yang merupakan musyawarah dan mufakat,” kata Rahmat Hamka.
Turunkan Ego
Lebih lanjut, Rahmat Hamka berpesan agar elite-elite politik dan para petinggi partai politik, untuk menurunkan ego. Hal ini dilakukan demi membentuk jatidiri bangsa Indonesia dalam berdemokrasi.
“Ini bukan gagasan yang tiba-tiba, karena ini sudah lama didiskusikan, mungkin sifatnya baru terbatas. Saatnya kita sebagai bangsa mencari format demokrasi jatidiri bangsa kita. Sehingga kita makin cepat lagi mengejar ketertinggalan sebagai bangsa dan negara berdemokrasi,” ujar mantan anggota DPR RI tersebut.
“Mari kita dalami dan resapi dengan hati yang bijak, ini sebagai langkah menjadi jatidiri bangsa kita ke depannya, sebagai Pancasilais sejati,” tutup Rahmat Hamka, yang juga merupakan tokoh pemuda Adat Dayak.
Advertisement