Menteri Karding Sebut Prabowo Bakal Kucurkan Rp 45 T untuk Calon Pekerja Migran Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menyampaikan perhatian Presiden Prabowo Subianto untuk ekosistem calon PMI di Indonesia yang hendak berusaha menembus pasar luar negeri.

Salah satunya dengan kucuran dana Rp 45 triliun yang akan dialokasi ke calon Pekerja Migran Indonesia.

“Alhamdulillah atas perhatian dan komitmen Pak Prabowo akan nanti Kementerian P2MI akan mendapatkan komitmen dari pemerintah untuk dana Rp45 triliun yang akan kita gunakan untuk membantu pekerja migran Indonesia dalam bentuk mungkin pinjaman dengan bunga yang sangat rendah atau untuk PMI berangkat dan juga untuk pelatihan calon PMI,” kata Karding di Kantor Kementerian P2MI, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (6/1/2025).

Dia menjelaskan, pencairan dana tersebut tidak dilakukan dalam satu kali transaksi. Namun teknisnya akan dibagi ke dalam tiga tahapan yang berlangsung selama limat tahun.

“Dana ini nanti kita gunakan untuk membantu pekerja migran Indonesia, karena masalah utama selama ini adalah masalah pembiayaan, akses pekerja migran Indonesia terhadap pembiayaan,” jelas Karding.

Dia mengungkapkan, pembiayaan utama dalam catatan PMI adalah cost structure atau ongkos pemberangkatan dan kedua adalah pelatihan juga pemberdayaan. Maka dari itu, dia optimis dana Rp 15 triliun pertama yang akan diterima kementeriannya bisa bermanfaat bagi calon PMI,

“Insyaallah dan pemerintah dalam hal ini, Pak Presiden akan mengeluarkan Rp15 triliun pertama tentu nanti ini kami harus membentuk BLU (badan layanan umum) untuk mengelola ini secara profesional sehingga pada prakteknya nanti betul-betul bisa membantu pekerja migran Indonesia,” jelas Karding.

Karding pun optimis, kucuran dana Rp 45 triliun dapat berguna selain mendongkrak devisa namun bisa juga memperkuat pelindungan PMI yang terkena masalah di luar negeri seperti eksplotasi, overcharge, kemudian perlakuan tidak adil lainnya.

“Sebab (PMI yang terkena masalah) rata-rata karena faktor utamanya karena dia unprosedural dan juga skill, 90-95% itu data kami seperti itu. Sehingga solusinya adalah kita akan mendorong PMI berangkat ke luar negeri ini prosedural,” jelas dia.