Wacana Makan Bergizi Gratis Pakai Uang Zakat, PKS: Mau Sukses Tak Perlu Langgar Aturan Agama

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai, untuk membuat program makan bergizi gratis (MBG) sukses tidak perlu melanggar aturan agama.

Hal itu disampaikan HNW menanggapi usulan pembiayaan program makan bergizi gratis menggunakan dana zakat umat.

"Sebagai bentuk dukungan agar program makan bergizi itu sukses gitu ya, tetapi agar sukses ya tidak perlu melanggar aturan agama," kata HNW kepada wartawan, Kamis (16/1/2025).

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu menyebut, pendanaan program andalan Presiden Prabowo Subianto itu sudah diatur menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sehingga, pemerintah hanya perlu mengoptimalkan anggaran yang sudah disediakan.

"Makan bergizi gratis itu adalah program dari pemerintah yang basisnya adalah APBN, dan karenanya sudah sangat sewajarnya dibiayai oleh APBN. Jangan sampai nanti malah APBN yang diperuntukkan malah tidak terkawal dengan baik karena dipakainya sumber dana dari yang lain yaitu zakat," ujar politikus PKS.

"Karena itu kita membantu dengan mengingatkan agar APBN-nya betul-betul APBN yang disediakan sekitar 71 triliun itu. Tahap pertama itu betul-betul terlaksana dengan amanah, terlaksana dengan fokus yang benar, sehingga menyasar kepada pihak-pihak yang benar. Dengan demikian maka tujuan daripada makan bergizi gratis tadi bisa terpenuhi," sambungnya.

Menurut HNW, meskipun APBN dan zakat diperuntukan bagi masyarakat namun keduanya memiliki aturan masing-masing.

"Zakat dipergunakan untuk membantu para fakir dan miskin di luar dari yang terkait dengan makan bergizi gratis," ucap HNW.

Baca juga Setelah Dana Zakat, Ketua DPD RI Kembali Usul Uang Koruptor untuk Biayai Makan Bergizi Gratis

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) AM Putranto menolak usulan penggunaan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG).

Menurut dia, usulan tersebut sangat memalukan dan pemerintah tidak ada rencana menggunakan uang zakat untuk makan bergizi gratis.

"Jadi enggak ada yang ngambil dari mana? Zakat. Itu sangat memalukan itu ya. Bukan seperti itu ya kami," kata Putranto kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Dia mengatakan uang zakat tidak seharusnya digunakan untuk membiayai program makan bergizi gratis. Putranto menekankan Presiden Prabowo Subianto telah menganggarkan Rp71 triliun untuk program tersebut sehingga tidak perlu mengambil dari dana zakat.

"Presiden sudah berniat baik dan tulus untuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia kepada siswa-siswa, ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp71 triliun. Itu jadi enggak mengambil dana-dana (zakat) itu," jelas Putranto.

Baca juga Puluhan Siswa SD di Sukoharjo Keracunan Usai Santap Menu Makan Bergizi Gratis

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengusulkan uang zakat dari masyarakat untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG). Hal ini dimaksudkan untuk menekan kurangnya anggaran dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya kita mau libatkan ke sana," kata Ketua DPD RI Sultan Najamudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sultan Najamudin mengungkapkan, program MBG tidak dapat dikerjakan pemerintah secara sendiri atau mandiri tanpa dukungan banyak pihak.

"Saya pun sudah menyampaikan dengan beberapa duta besar, saya sampaikan tolong dong kami punya negara ini, negara kami punya program andalan yang namanya makan bergizi gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Sultan mendukung langkah Jepang yang akan membantu program makan bergizi gratis. Saat bertemu Presiden Prabowo Subianto, PM Jepang Shigeru Ishiba mengaku pihaknya akan bekerja sama dalam program MBG.

Selain itu, dia menekankan unsur di parlemen juga perlu mencari formula untuk memuluskan MBG tersebut.

"Berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal," ketua DPD.

Reporter: Alma Fikhasari

Sumber: Merdeka.com