Kades Kohod Tangerang Siap Diperiksa Terkait Kasus Pagar Laut di Wilayahnya

Liputan6.com, Jakarta - Arsin, Kepala Desa (Kades) Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten mengaku siap bila dipanggil aparat kepolisian maupun pemerintah pusat terkait pagar laut yang membentang masuk ke wilayahnya.

"Kalau dipanggil ya saya mah siap-siap saja. Paling ditanya saya sebagai Kepala Desa, tahu apa enggak apa yang terjadi. Kalau ditanya tahu, ya tahu, tahu dalam arti ada pemagaran. Tapi siapa di belakangnya, saya tidak tahu," ujar Kades Kohod, Senin (20/1/2025).

Sebagai kepala desa, dia mengatakan jangan sampai bilang tidak mengetahui peristiwa pemagaran laut, karena itu sama saja berbohong. Meski mengetahui, dirinya membantah bila terlibat, apalagi mengarahkan soal pemasangan pagar di atas laut tersebut.

"Tidak, bagaimana saya mau mengarahkan, saya kenal saja tidak," katanya membantah.

Dilaporkan Muhammadiyah

Seperti diketahui, Arsin bersama 6 orang lainnya yang diduga terlibat dalam pemageran laut di wilayah utara Kabupaten Tangerang sepanjang 30,16Km telah dilaporkan ke Mabes Polri oleh Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBHAP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Sementara, TNI Angkatan Laut melakukan pembongkaran bambu arau pagar laut di wilayah Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang. Baru hari pertama di bongkar, sudah sepanjang 2.2Km bambu yang berhasil dirobohkan.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran hukum dalam proyek pembangunan pagar laut, yang ditemukan di Tangerang, Banten dan Bekasi, Jawa Barat.

“Tadi arahan Pak Presiden (Prabowo Subianto), satu, selidiki sampai tuntas secara hukum, supaya kita harus benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada, itu harus menjadi milik negara. Nah itu kasusnya seperti itu,” tutur Trenggono di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/1/2025).

Menurutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah berkoordinasi dengan TNI AL usai pembongkaran pada Sabtu, 18 Januari 2025, yang kemudian menuai polemik di masyarakat. Pasalnya, Trenggono disebut tidak sejalan dengan Prabowo dengan melarang pembongkaran tersebut.

“Karena kemarin juga ada pembongkaran yang dilakukan oleh TNI AL, maka tadi kita sudah koordinasi juga dengan KASAL. Tadi sudah rapat dengan KASAL, dengan jajarannya. Tentu setelah kami dipanggil oleh Pak Presiden ini, kita juga akan koordinasi lagi dengan beliau,” jelas dia.

“Dan kita sudah putuskan nanti hari Rabu (22 Januari 2025) kita akan berkumpul. Jadi tidak hanya TNI Angkatan Laut, tetapi juga Bakamla juga kita ikutkan, terus Baharkam,” sambungnya.

Trenggono mengaku sempat membaca informasi dari media bahwa pembuatan pagar laut dilakukan oleh Persatuan Nelayan Pantura. Namun begitu, tidak ada perwakilan dari kelompok tersebut yang menghadiri undangan klarifikasi KKP.

“Jadi tadi saya dapat laporan, tadi siang dapat laporan, katanya besok mau datang. Alhamdulillah kalau mereka datang, kita akan usut. Jadi lebih mudah. Tapi intinya tadi saya laporkan begitu, apabila tidak itu menjadi haknya negara,” ungkapnya.

Tidak ketinggalan, munculnya kepemilikan sertifikat SHM dan HGB di kawasan pagar laut pun menimbulkan polemik.

Hal itu pun menjadi perhatian Prabowo untuk kemudian dilakukan pengusutan dugaan adanya pelanggaran hukum.

“Secara hukum itu kita harus perbaiki. Jadi sesuai arahan dari Pak Presiden gitu. Pokoknya sesuai dengan koridor hukum, dan kemudian saya bisa sampaikan di sini, Rabu kita akan bersama-sama dengan seluruh pihak, dan pada saat itu kita akan bongkar,” kata Trenggono.

“Tadi sudah kami laporkan kepada Pak Presiden. Jadi intinya arahan beliau juga sama, agar diusut lah. Diusut secara tuntas siapa (pelaku) dan seterusnya,” tandasnya.