Pemprov Jakarta Gandeng Yayasan Buddha Tzu Chi, Tata Kawasan Kumuh Padat Penduduk di Johar Baru

Pemprov Jakarta telah menjalankan program perbaikan rumah di sejumlah wilayah dengan memenuhi standar hunian layak dan kelayakan fungsi bangunan melalui diterbitkannya Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

oleh Winda Nelfira diperbarui 21 Jan 2025, 16:15 WIB
Diterbitkan 21 Jan 2025, 16:15 WIB
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menggandeng Yayasan Buddha Tzu Chi untuk menata kawasan kumuh padat penduduk di Kelurahan Tanah Tinggi.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menggandeng Yayasan Buddha Tzu Chi untuk menata kawasan kumuh padat penduduk di Kelurahan Tanah Tinggi. (Dok. Pemprov DKI Jakarta)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menggandeng Yayasan Buddha Tzu Chi untuk menata kawasan kumuh padat penduduk di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

Selain itu, koordinasi juga dilakukan Pemprov Jakarta dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan, sejumlah rumah warga di kawasan itu akan dibuat layak huni.

"Ini adalah contoh nyata dalam bahu-membahu membantu warga Jakarta dengan memberikan hunian yang layak tinggal. Semoga pihak lain bisa mencontoh agar semakin banyak warga yang menerima manfaatnya dan menempati hunian yang lebih baik," kata Teguh dalam keterangannya, dikutip Selasa (21/1/2025).

Diketahui, penyediaan hunian layak bagi warga di kawasan kumuh merupakan program prioritas guna meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan.

Pemprov Jakarta juga telah menjalankan program perbaikan rumah di sejumlah wilayah dengan memenuhi standar hunian layak dan kelayakan fungsi bangunan melalui diterbitkannya Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Adapun penataan kawasan kumuh di Johar Baru bakal dilakukan melalui pembangunan konsolidasi tanah vertikal. Hal ini, lanjut Arifin telah disosialisasikan bersama camat, lurah, LMK, RW, dan RT.

 

Dialog dengan Warga

Tak hanya itu, dialog bersama warga juga terus dilakukan guna memastikan hunian yang akan dibangun sesuai dengan kebutuhan dan harapan warga.

Sementara itu, Menteri PKP RI Maruarar Sirait menegaskan, pihaknya akan memberikan waktu selama sepekan bagi warga untuk memberikan usulan. Pada proses pengerjaan perbaikan rumah, Menteri Maruarar juga memastikan, warga dapat tinggal di hunian sewa secara gratis.

"Tadi sudah disepakati bahwa selama pengerjaan perbaikan, Bapak/Ibu akan sementara tinggal di kontrakan dan itu gratis selama enam bulan. Silakan Bapak/Ibu pertimbangkan usulan dan keinginan masing-masing dengan melihat sisi jangka panjang hunian tersebut," kata Maruarar.

Poster Infografis Hemat Energi (Hemat Energi di Rumah)
Contoh Infografis Hemat Energi (Hemat Energi di Rumah). Sumber : www.kominfo.go.id/... Selengkapnya
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya