Menko Polkam Bentuk Desk Khusus Tangani Kebakaran Hutan dan TPPO

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan berencana membentuk dua desk baru untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto. Pertama, dia akan membentuk desk untuk menangani masalah kebakaran hutan menjelang musim kemarau.

"Ada rencana penambahan 2 desk lagi sesuai dengan tingkat kebutuhan. Pertama kebakaran hutan, karena diperkirakan karena curah hujan sampe bulan 3 selesai, stelah itu musim panas," jelas Budi Gunawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Selain itu, dia akan membentuk desk khusus mengatasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Budi menjelaskan desk ini dibentuk untuk melindungi para pekerja migran Indonesia.

"Kemudian ada desk untuk TPPO. (Ini) untuk perlindungan kepada pekerja migran kita," ujarnya.

Budi menyampaikan kementeriannya telah memiliki tujuh desk untuk mencapai target yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya, program kesejahteraan masyarakat.

"Ya terutama untuk devisa negara, semuanya untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, banyak program program kesejahteraan masyarakat yang beliau inginkan bisa jalan," kata Budi.

Di sisi lain, Budi memastikan kementeriannya akan menindak tegas perusahaan yang melanggar aturan pertanahan dan hutan sesuai arahan Prabowo. Dia mengungkapkan sudah ada perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran.

"Sedang dilakukan pendalaman dan pematangan," ucap Budi.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada 4 November 2024 membentuk tujuh desk yang merupakan satuan kerja lintas kementerian/lembaga untuk mempercepat penanganan tujuh persoalan yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Tujuh desk itu mencakup Desk Pilkada, Desk Pencegahan Penyeludupan, Desk Pemberantasan Narkoba, Desk Penanganan Judi Online, Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara, Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, dan Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data.

Tujuh desk itu masing-masing dipimpin kementerian/lembaga tertentu sebagai leading sector.

Desk Pilkada, yang menangani urusan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, sementara Desk Pencegahan Penyelundupan dipimpin oleh Menko Polkam.

Desk Pemberantasan Narkoba dan Desk Penanganan Judi Online dipimpin oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, kemudian Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara dan Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dipimpin oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

Terakhir, Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data dipimpin oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).